Penyelenggaraan Sistem Zonasi PPDB, Sekolah Favorit dan Revolusi Industri 4.0

276
0
oleh : M Rijal W Muharram MPd

KESEMRAWUTAN dalam proses penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di berbagai daerah perlu menjadi perhatian seluruh pihak. Sebagai dimensi yang menjadi salah satu prioritas dalam amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945, permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan perlu dipandang dengan serius.

Hal ini dikarenakan anggaran yang digunakan tidaklah sedikit. Seharusnya, dengan alokasi anggaran yang ada pemerintah mampu menyelenggarakan proses pendidikan yang semakin baik. Kesemrawutan yang terjadi menunjukkan pemerintah belum memahami kondisi di lapangan dan terkesan terburu-buru dalam menerapkan Permendikbud Nomor 14 tahun 2018.

Selain itu, muncul indikasi dalam proses sosialisasi yang belum memadai yang terlihat dari munculnya permasalahan di beberapa daerah. Setidaknya, ada sekitar 11.500 SMA atau SMK Negeri di seluruh Indonesia yang melaksanakan PPDB di tahun ini, dan penerapan sistem zonasi untuk hal tersebut perlu ditinjau ulang.

Jika alasan sistem zonasi adalah pemerataan, maka yang seharusnya perlu diprioritaskan adalah kualitas penyelenggara pendidikan.

Sekolah Favorit dan Revolusi Industri 4.0

Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan sebelum lebih jauh dalam menggunakan sistem zonasi, yakni sudut pandang memahami konsep sekolah favorit dan kesiapan menyambut revolusi industri 4.0.

Pertama, bila melihat lebih jauh tidak ada yang salah dengan hadirnya sekolah favorit. Bila pemerintah mampu memberikan grade akreditasi kepada sekolah sesuai dengan standar nasional, apakah salah jika masyarakat juga kemudian memberikan grade terhadap sekolah.

Sekolah favorit artinya sekolah tersebut dapat menjadi bench marking untuk sekolah di sekitarnya. Apalagi masing-masing sekolah biasanya memiliki keunggulan khas yang tidak dimiliki oleh sekolah yang lain. Hal ini biasanya menjadi salah satu pertimbangan siswa dalam memilih sekolah. Bahkan, kebebasan mendapatkan pendidikan yang layak sudah dijamin oleh UUD 1945 pasal 31 ayat 1.

Bila masih ada ketimpangan, tugas pemerintah untuk segera memberikan pendampingan bagi guru maupun pengembangan fasilitas pembelajaran bagi sekolah yang ‘termarjinalkan’.

Kedua, revolusi industri 4.0 berada pada tren boardless classroom dimana batasan teritorial sudah tidak begitu nampak. Bila sekarang pemerintah menggunakan sistem zonasi tanpa pertimbangan yang matang, hal ini merupakan suatu kemunduran. Apalagi di era disrupsi saat dimana pendidikan menjadi lebih fleksibel, formatif dan lebih personal.

Sistem zonasi akan cenderung menahan inovasi sekolah karena pertimbangan pemilihan sekolah pada akhirnya bukan didasarkan pada ciri khas yang dapat dibangun dalam tingkat satuan pendidikan.

Sudah Relevankah Penerapan Prinsip dalam Konteks Public Goods?

Prinsip non-excludable sejatinya dapat dibangun dengan narasi adil, bukan sama. Adil dalam artian seseorang mendapatkan hak yang sesuai dengan peruntukannya. Sekolah dapat membangun standar minimal dalam melakukan seleksi terhadap siswa yang mendaftar, tanpa mengesampingkan kuota penerimaan untuk siswa kurang mampu dan berjarak sekitar sekolah.

Seandainya kualitas lulusan sudah baik, kesan ekslusifitas yang ditunjukkan salah satu sekolah dalam sistem penerimaan sejatinya akan mulai terkikis. Kebijakan perlu mendorong hadirnya rasa keadilan dalam mempertimbangkan faktor kualitas, tidak hanya kuantitas.

Prinsip non-rivarly yang menjadi salah satu alasan diberlakukan sistem zonasi nampaknya perlu dikaji lebih mendalam, terutama kaitan dengan daya tampung sekolah. Prinsip ini tadinya hendak meminimalisir persaingan masuk dan memberikan keleluasaan siswa untuk mendaftar di sekolah terdekat, tanpa melihat latar belakang. Namun, yang terjadi prinsip ini tetap jauh dari ekspektasi.

Bila sebelumnya persaingan muncul dalam proses seleksi masuk, kali ini persaingan muncul dalam faktor lain berupa jarak sekolah dan proses pendaftarannya.

Evaluasi Kembali Implementasi Sistem Zonasi PPDB

Pemerintah yang terkesan terburu-buru dalam penerapan sistem zonasi yang menimbulkan riak di beberapa daerah, bahkan aksi demonstrasi orang tua siswa, sepertinya tidak berkaca kepada kebijakan sebelumnya, salah satunya penerapan kurikulum 2013.

Pada awalnya, kurikulum 2013 akan diterapkan secara serentak di seluruh sekolah. Namun, selanjutnya dihentikan pelaksanaan untuk dievaluasi secara berkala sejak akhir tahun 2014. Semenjak itu, penerapan kurikulum 2013 dimulai dari sekolah-sekolah model yang siap menerapkan dan menjadi tolok ukur sekolah yang lain.

Bunyi pasal 32 yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 sebenarnya sudah menunjukkan bahwa penerapan sistem ini sepatutnya diterapkan secara bertahap yang disesuaikan dengan kesiapan masing-masing daerah.

Kondisi ini seharusnya mendorong ada proses verifikasi kesiapan yang perlu dilakukan oleh pemerintah terhadap daerah yang kemudian diangkat sebagai suatu kebijakan penerapan sistem zonasi. Bila proses maupun sosialisasi belum dilakukan secara memadai, pantas saja perihal teknis penyelenggaraan menjadi permasalahan juga saat ini.

Penutup

Isu pemerataan pendidikan sejatinya sudah selesai bila mana tindak lanjut atas proses akreditasi di setiap satuan pendidikan dapat ditingkatkan lebih baik. Selain itu, sistem zonasi sebaiknya segera dievaluasi dengan melibatkan berbagai unsur dan masukan atas proses yang sudah berjalan di beberapa daerah.

Pemerintah perlu lebih banyak untuk terjun ke lapangan dan melihat kondisi yang terjadi. Semoga, urusan ini benar-benar dipahami secara bijak dan menjadi hal yang prioritas untuk segera diselesaikan. (*)

Dosen UPI KampusTasikmalaya

Pengamat Pendidikan

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.