Peradi Diminta Cabut Laporan

41

TASIK – Laporan dugaan pelanggaran UU ITE oleh Peradi Tasikmalaya dengan terlapor Nanang Nurjamil dinilai tidak memenuhi unsur. Organisasi advokat tersebut diminta mencabut laporan tersebut, karena malah dianggap menjadi delik pencemaran nama baik.

Kuasa hukum Nanang Nurjamil, Harun Al Rasyid SH MH menerangkan bahwa kliennya yang merupakan pegiat anti korupsi memiliki hak menginformasikan data penerima hibah kepada masyarakat. Terlebih data tersebut diambil dari situs DPKAD Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang prinsipnya bisa diakses oleh masyarakat.

Ada 689 orga­ni­sasi yang men­dapatkan dana hibah. Terkait pe­­nandaan de­ngan stabilo ada­lah 14 orga­nisasi dengan ala­mat yang tidak tercantum je­las. Seperti halnya Peradi yang ter­tulis ber­alamat di Tasik­malaya tan­pa dicantumkan detailnya.

Menurutnya, kliennya tersebut menilai itu merupakan kejanggalan dan sudah melaporkannya kepada penegak hukum serta ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut. Kliennya tidak hanya serta merta mengunggahnya di media sosial saja.

Harun justru mempertanyakan tentang Peradi yang tidak menjelaskan secara rinci dana hibah yang didapat dari mulai kesesuaian dengan proposal sampai peruntukan dananya. Padahal disebutkan bahwa Peradi mendapatkan dana hibah sebesar Rp 150 juta dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Terkait laporan Peradi, Harun menilai hal itu sebagai tuduhan pelanggaran UU ITE kepada kliennya merupakan pencemaran nama baik juga, hanya saja klausulnya berbeda.

Namun demikian pihaknya tidak berencana untuk melapor balik tetapi meminta Andi Ibnu Hadi sebagai Ketua Peradi Tasikmalaya mencabut laporannya dan meminta maaf kepada kliennya. “Tetapi seandainya kasus tersebut mau dilanjutkan itu adalah hak saudara Andi Ibnu Hadi dan kami siap menghadapi,” ungkap Harun kepada Radar, Rabu (5/12)

Menanggapi hal itu, Ketua Peradi Tasikmalaya Andi Ibnu Hadi mengatakan laporan yang dilakukan merupakan aspirasi dari anggotanya, bukan keputusan pribadi. Maka dari itu, sebelum ada kesepakatan dari anggota, dia tidak akan mencabut laporannya.

“Saya kan melapor atas dasar kesepakatan organisasi (Peradi), kalau tidak melakukannya berarti saya tidak amanah,” ungkapnya.

Untuk menentukan suatu perkara unsur pidana atau tidak, menurutnya bukan kewenangan kuasa hukum. Hal itu merupakan urusan Pengadilan yang punya kapasitas memberikan putusan. “Jadi biarkan saja pengadilan yang memutuskan,” tuturnya.

Terkait peruntukan dana hibah yang diterima, Andi menegaskan bahwa angka yang diterima sudah sesuai dengan pengajuan proposal. Peruntukkannya untuk beberapa hal yakni penataan kesekretariatan, penyelenggaraan Muscab, Pelantikan Peradi dan kegiatan muludan. “Pertanggungjawabannya juga sudah,” tandasnya. (rga)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.