Peran DPRD Antara Ada dan Tiada

98
0

Tokoh Pemuda Kota Tasikmalaya Miftah Farid mengatakan background wakil rakyat hari ini (saat ini, Red) terbilang varian dari sisi disiplin ilmu dan aspek lainnya.

Termasuk 15 wakil rakyat terpilih di periode 2019-2024 yang pada 3 September mendatang akan dilantik. Sementara, fungsi DPRD sendiri salah satunya me­ng­awasi eksekutif yang mana ‘kecerdasan­ny­a’ cen­de­rung me­lebihi para peng­awasnya sendiri.

“Kenapa saya katakan melebihi, sebab para birokrat itu secara karier berjenjang dari level staf sampai pemegang kebijakan. Otomatis, dalam tanda petik lebih mahir dan piawai dalam mengusulkan kebijakan anggaran,” ucapnya saat ditemui Radar di Jalan Tentara Pelajar, Kota Tasikmalaya kemarin (7/8).

Maka, kata Farid, dari segi keterampilan penganggaran sudah telak jauh berbeda. Dia khawatir apabila wakil rakyat terpilih tidak mengimbangi berpotensi dibodohi dan program yang bergulir di masyarakat tidak benar-benar terasa bahkan cenderung pemborosan anggaran.

“Jangan sampai fasilitas yang saat ini didapat seperti tunjangan dan pendapatan lainnya, justru meninabobokan fungsi kontrol. Sehingga program yang berjalan tidak dirasakan bahkan tidak dibutuhkan atau menyentuh masyarakat,” kata dia.

Mantan aktivis PMII itu menyebut DPRD memiliki peran vital sebagai wakil rakyat yang memiliki konsituen. Menjaring aspirasi dan keluh kesah dari masyarakat, untuk diimplementasikan melalui program yang dilaksanakan eksekutif. “Jangan sampai juga, anggota DPRD terbalik seperti momen pemilu, saat kampanye jemput bola ke masyarakat sekarang malah terbalik. Cek saja, periode saat ini berapa ratus surat audiensi dari kelompok masyarakat yang hendak berkeluh kesah, artinya kan terbalik,” tuturnya.

Direktur Executif Public Center Agung Zulviana mengingatkan prosesi pelantikan anggota DPRD periode 2019-2024, jangan sebatas seremonial semata. Apalagi, postur anggaran dan biaya operasional untuk setiap wakil rakyat menyentuh angka yang tidak sedikit dan cenderung besar. “Sehingga mestinya proses pelantikan kali ini adalah gerbang awal guna merealisasikan janji kampanye yang pernah disosialisasikan kepada masyarakat,” katanya.

Mantan aktivis HMI itu menyebut perjalanana Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu terbilang panjang dan memakan biaya tidak sedikit. Sehingga momentum pengambilan sumpah jabatan nanti harus menjadi anti klimaks untuk mencederai amanah hasil demokrasi. “Komitmen anggota DPRD yang akan dilantik harus betul-betul bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif yang dianggap hanya sebatas pelengkap dari kebijakan eksekutif,” ucapnya.

Ketua PC PMII Kota Tasikmalaya Imam Farid Muslim menilai peran wakil rakyat di Kota Resik masih antara ada dan tiada. Menurutnya hampir seluruh kebijakan berakhir di eksekutif. “Di mata kami (mahasiswa, Red), kerja DPRD kalau tidak paduan suara di kantor. ya kunker luar kota. Itu pun kami ketahui setelah ada banyak pemberitaan di media,” ujar Imam.

Dia menilai banyak uang rakyat yang mubazir dibuang percuma oleh wakil rakyat. Hanya untuk sebatas kunjungan yang tidak jelas out put out come-nya. “Kita tidak tahu, dan pertanyaan besarnya apa saja indikator keberhasilan kunker itu, apa saja yang sudah masyarakat rasakan dari kunker tersebut,” tuturnya.

“Kalau tidak ada, ya untuk tahun depan tolong supaya menjadi perhatian bersama,” tambahnya.

Imam menjelaskan tugas DPRD sendiri salah satunya mengawasi pelaksanaan kebijakan di tataran eksekutif. Untuk itu, pihaknya mengingatkan sebelum mengawasi yang lain, saling awasi antar internal DPRD terlebih dahulu. Termasuk, saat ini masyarakat diyakini belum seluruhnya mengenal ke-45 wakil rakyat. “Tapi hanya oleh sebagian kecil pemilihnya saja saat pileg. Selebihnya, saya yakin masyarakat tidak tahu satu per satu siapa saja yang duduk di kursi wakil rakyat,” ucapnya. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.