Perangkat Desa Perjuangkan Siltap

95

CIAMIS – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ciamis merapat ke DPRD untuk menindaklanjuti penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Namun, kedatangan mereka untuk beraudiensi dengan para legislator, Senin (11/3) gagal dilaksanakan. Kemarin, para wakil rakyat itu sedang melaksanakan reses.

Ketua PPDI Kabupaten Ciamis Toto Suryanto SIP menerangkan audiensi itu bagian dari koordinasi dengan DPRD untuk membahas realisasi penghasilan tetap (siltap) perangkat desa sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2019 itu. Audiensi itu juga sesuai instruksi Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPDI.

Toto memaklumi ketidakhadiran para wakil rakyat karena reses. Audiensi akan diagendakan kembali pada Jumat (15/3). Dalam pertemuan nanti, pihaknya akan menyampikan amanat peraturan pemerintah itu. Hal tersebut penting untuk disampaikan lantaran menyangkut kesejahteraan para perangkat desa dan kepala desa. “Mungkin Ciamis merupakan yang pertama yang ingin beraudiensi dengan DPRD Ciamis,” ujar dia.

PPDI membutuhkan dorongan dewan dalam merealisasikan regulasi dari pemerintah pusat itu. Misalnya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sekitar 30 persennya bisa dipakai untuk siltap. Tanpa bantuan wakil rakyat harapan meraih pendapatan yang layak sulit terwujud.

Sekretaris DPRD Kabupaten Ciamis Drs Uga Yugaswar menerangkan untuk surat permohonan resmi audiensi dari PPDI sebenarnya baru masuk kemarin. Namun, ketua PPDI dan ketua DPRD sudah bersepakat untuk melaksanakan audiensi kemarin. “Saya baru kali ini menerima surat fisiknya dari Pak Toto dan untuk rencana agenda audiensinya selanjutnya hari Jumat,” kata dia. (isr)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.