Perda Minuman Beralkohol Ditetapkan DPRD Kabupaten Pangandaran

26
DISETUJUI. DPRD dan Pemkab Pangandaran menyetujui tiga raperda inisiatif DPRD menja di Perda. (Deni Nurdiansah / radartasikmalaya.com)

DPRD Kabupaten Pangandaran menetapkan tiga buah rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi perda, dalam rapat paripurna yang dilaksanakan Senin (3/12).

Diantaranya Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Raperda Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Raperda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Ketua DPRD Iwan M Ridwan mengatakan yang paling menarik dalam penetapan raperda tersebut adalah Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

”Pansus sudah rapat dengan SKPD dan stakeholder terkait pembahasan raperda minuman beralkohol, ada beberapa yang ditambahkan terutama soal izin,” ungkapnya kepada wartawan Senin (3/12).

Minuman beralkohol tersebut, kata dia, boleh beredar tapi dengan berbagai ketentuan. Ada yang diperbolehkan namun harus di minum langsung ditempat seperti di hotel bintang tiga hingga bintang lima.

”Bar pub, klab malam dan tempat tertentu lain,” ujarnya.

Sementara untuk pengecer minuman beralkohol harus memenuhi be­berapa persyaratan. Diantaranya harus mengajukan per­mohonan SIUP-MB.

”Persyaratannya harus menyertakan tanda daftar usaha pariwisata, foto kopi surat izin lingkungan dan fotokopi rekomedasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI),” katanya.

Persyaratan tersebut, kata dia, tidak lain untuk mengendalikan peredaran miras, agar tidak dijual di warung-warung secara terbuka. ”Terutama para pengecer ini tidak boleh sembarangan menjual,” ujarnya.

Selain itu, minuman beralkohol boleh di jual di restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Salaka. ”Sementara untuk penentuan tempat umum lain seperti karaoke dan lain-lain, itu akan diatur dalam peraturan bupati,” jelasnya.

Iwan mengatakan perda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tersebut tidak bertentangan denga aturan di atasnya.

“Tapi kita perlu muatan lokal, untuk mengontrol semua peredaran miras di Pangandaran,” katanya.

Menurut dia, peredaran minuman beralkohol memang sulit untuk dilarang, paling tidak peredarannya masih bisa diminimalisir.

”Kita tidak bisa membuat peraturan dengan melangkahi aturan yang lebih tinggi, tapi kita bisa membuat aturan seketat mungkin,” ungkapnya. (den)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.