Perda Parkir Berlangganan di Ciamis Ditolak Pemprov Jabar

67
0
PARKIR. Parkir berlangganan di Kabupaten Ciamis belum bisa dilaksanakan karena payung hukumnya ditolak oleh Pemprov Jabar, Selasa (19/1). IMAN S RAHMAN/RADAR TASIKMALAYA
Loading...

CIAMIS – Peraturan Daerah (Perda) tentang Parkir Berlangganan di Kabupaten Ciamis ditolak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Artinya, wacana parkir berlangganan belum bisa diberlakukan karena payung hukumnya belum jelas.

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( BAPEMPERDA) DPRD Ciamis H Oih Burhanudin kepada Radar, Selasa (19/1).

Kata dia, tidak lolosnya peraturan daerah dari evalusi gubernur ini, pihaknya bersama pemerintah daerah akan mengagendakan audiensi dengan Pemprov Jabar untuk terus mendorong rencana parkir berlangganan.

“Kami akan terus mendorong supaya perda ini diterima dan direkomendasikan menjadi payung hukum dalam pemberlakuan parkir berlangganan,” ucapnya.

loading...

Baca juga : Insentif Guru Honorer di Ciamis Harus Tepat Sasaran

Menurut dia, banyak sisi positif jika parkir berlangganan direalisasikan. Pertama terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi para pengendara di Kabupaten Ciamis. Kedua akan terciptanya dalam ketertiban parkir dan ketiga bisa meningkatkan PAD dari sektor parkir.

“Jadi manfaat yang dirasakan banyak baik masyarakat atau pemerintah,” ujarnya.

Kata dia, Pemprov Jabar melakukan penolakan perda tersebut tidak menjabarkan secara rinci alasannya. Pdahal, proses pembentukan perda sudah jelas diatur undang-undang dan merupakan kewenangan pemerintah daerah selama ada kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif.

“Saat ini DPRD dan Pemkab Ciamis sudah sepakat untuk terbentukny Persa Parkir Berlangganan. Ketika di daerah sudah sepakat, tapi di pemprov ditolak. Maka kami akan melakukan audiensi untuk mempertanyakannya,” ujarnya, menjelaskan.

Asda III Pemda Ciamis Drs H Oman Rohman menyampaikan, pihaknya akan melakukan penelusuran terkait adanya penolakan perda tersebut. Sehingga bisa diketahui penyebabnya pemerintah provinsi tidak merekomendasikan payung hukum parkir berlangganan ini.

“Informasi ini baru dari DPRD Ciamis, kita akan klarifikasi ke dinas teknis. Karena informasi terakhir ada persyaratan yang kurang, sehingga ditolak pemprov,” pungkasnya. (isr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.