Perda Pengelolaan Air Tanah Dicabut

2
CABUT PERDA. Wali Kota Banjar Dr Hj Ade Uu Sukaesih dan Ketua DPRD Kota Banjar Dadang R Kalyubi usai menandatangani pernyataan bersama pencabutan Perda pengelolaan air tanah Kamis 16 Agustus. (Anto Sugiarto / radartasikmalaya.com)

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

BANJAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar menggelar rapat paripurna Kamis (16/8) di ruang sidang Paripurna DPRD Kota Banjar. Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih dan Wakil Wali Kota Banjar drg Darmadji Prawirasetia MKes serta tamu undangan lainnya.

Rapat Paripurna tersebut membahas beberapa agenda, yakni ma penyampaian laporan Panitia Khusus XXIII DPRD Pembahasan Raperda tentang Pencabutan Perda Kota Banjar Nomor 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Kedua penyampaian nota pengantar Wali Kota terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar dan Penyelenggaraan Parkir di Kota Banjar. Ketiga pendapat akhir pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Banjar.

“Raperda pengelolaan air tanah sudah dicabut, karena itu merupakan kewenangan pusat sehingga dicabut,” ujar Ketua DPRD Kota Banjar Dadang R Kalyubi melalui Wakil Ketua Herdiana Pamungkas.

Selanjutnya, Raperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Banjar yang saat ini harus dikelola oleh pihak pemerintah dan harus lebih dimaksimalkan lagi. Itu supaya pelayanan kesehatan di Kota Banjar lebih efisien dan mudah. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dengan baik.

Selain itu, dibahas Raperda tentang Perparkiran di Kota Banjar, supaya retribusi parkir tidak bocor lagi dan semua bisa masuk dalam kas daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Karena saat ini pengelolaan retribusi parkir masih manual, sehingga rentan terjadi kebocoran pemasukan. Namun jika sudah ada sistem dan lainnya maka kan masuk semua ke kas daerah,” ungkapnya. (adv)

loading...