Perekrutan Tenaga Honorer Akan Diatur Di Kota Tasik

19

INDIHIANG – Adanya dugaan perekrutan tenaga honorer di suatu instansi secara illegal, ditampik Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sebab, pasca adanya pelarangan daerah merekrut tenaga sukwan sejenisnya langsung ditindaklanjuti dan disebarluaskan surat edaran pelarangan tersebut.

“Sepertinya itu untuk penunjang kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Biasanya tenaga harian lepas (THL),” ujar Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan kepada Radar, Senin (26/11).

Menurutnya, terkait pelaksanaan kegiatan tertentu di suatu OPD, ada kalanya instansi merekrut THL untuk memaksimalkan program. Tidak bersifat permanen dan ketika tidak dianggarkan otomatis THL-pun tidak ada. “Pelaksanaan kegiatan tertentu saja biasanya, ketika kegiatannya tidak dianggarkan THL-nya pun tidak ada,” terang dia.

Di sisi lain, pihaknya mengakui saat ini Pemkot tengah menginventarisasi THL yang direkrut sejumlah OPD. Walaupun diakui perekrutan tenaga itu dilatarbelakangi kurangnya pegawai di lingkungan Pemkot.

“Selama ini perekrutan disesuaikan dengan kebutuhan program dan dalam jangka waktu tertentu. Sumber dananya sendiri dari anggaran program yang melibatkan THL tersebut,” ungkapnya.

Dia menambahkan Pemkot akan menyusun regulasi spesifik dalam mengatur mekanisme perekrutan THL. Mengingat DPRD telah mengamini rencana tersebut sebagai bentuk perbaikan dalam mempekerjakan THL. “Kita akan membuat dulu peraturannya sehingga jelas proses rekrutmennya bagaimana. Supaya terinventarisir jumlah THL di setiap OPD. Termasuk RSUD yang memiliki kewenangan mengangkat pegawai tidak tetap (PTT) yang diatur langsung Permenkes,” papar Ivan.

Aktivis mahasiswa, sebelumnya, menduga ada indikasi pengangkatan tenaga honorer di sejumlah instansi Pemerintah Kota Tasikmalaya. Padahal sejak 2005, sudah ditetapkan larangan terkait pengangkatan tenaga tersebut atau sejenisnya.

Pengurus Cabang PMII Kota Tasikmalaya Gunawan mengatakan pihaknya mendapat informasi pengangkatan tenaga honorer tersebut tidak sesuai dengan akademis atau keahlian di suatu bidang instansi.

“Dari sisi mekanisme pengangkatannya, apakah telah mengikuti aturan. Seperti yang tertera pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS. Jika tidak melalui mekanisme yang telah di tetapkan jelas ada indikasi penyalahgunaan Jabatan,” ungkapnya kepada Radar, Minggu (25/11). (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.