Kebijakan Pusat Sering Tak Sinkron

Perizinan di Daerah Masih Ribet

27
0

JAKARTA – Ribetnya perizinan di daerah sampai saat ini masih menjadi penghambat investor masuk di daerah. Padahal Presiden Joko Widodo (Widodo) telah mengingatkan kepala daerah untuk mempermudah pelaku usaha melakukan investasi.

Hal ini dikeluhkan Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani. Dia melihat masih belum selarasnya kebijakan yang dikeluarkan pusat dengan pemerintah daerah (pemda).

“Paling sering adalah perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, itu yang sering dikeluhkan perusahaan. Di pusat kita diminta A-B-C-D, pas masuk daerah beda lagi bisa E sampai Z,” kata kata Rosan di Jakarta, kemarin (16/7).

“Sebetulnya di sini kepada daerahnya, mereka harus membawa investasi masuk,” sambung Rosan.

Salah satu contoh kebijakan yang dikeluhkan pengusaha, sambung Rosan, yakni kebijakan yang populis. Dia menyebut ada kebijakan menyerap tenaga kerja di daerah sebesar 40 persen, padahal tenaga kerjanya tidak siap.

“Belum lagi ada kebijakan populis. Misalnya mesti pakai 40 persen tenaga kerja di daerah itu, masalahnya ada nggak tenaga kerja yang kita butuh, siap nggak tenaga kerjanya,” ucap Rosan.

Dia mencontohkan kembali di Vietnam sangat mudah pelaku usaha untuk menanamkan investasi. Melihat itu, harapannya, Indonesia bisa seperti itu.

“Kenapa Vietnam investasinya lebih cepat? Kepastian dan izin di Vietnam lebih jelas baik dari hukum dan tanah, EODB (ease of doing bussines) kita isunya adalah enforcing dan issuing contract, itu isu yang paling berat,” tutur Rosan.

Diakui Rosan, memang sudah ada kemajuan di sejumlah daerah mulai membuka diri terhadap investor yang ingin menanamkan uangnya di daerah. “Saya lihat memang sudah banyak yang membuka diri,” ujar dia.

Seharusnya, tambah Rosan, melalui sistem online single submission (OSS) harus lebih disempurnakan. Sehingga para investor akan semakin mudah dan tidak dipersulit melakukan investasi.

“Dengan OSS saja itu sudah bisa simplified ya. Kita mau bangun sistem yang lebih rely on the system (andal) bukan karena kepala daerahnya bagus apa nggak,” ucap Rosan.

Ekonom Indef, Nailul Huda mengatakan seharusnya antara pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi, agar invetasi di daerah tersebut sesuai target pemerintah.

“Selama ini memang belum berjalan optimal. Secara sistem sudah cukup baik melalui OSS, namun kepala daerah masih belum memahami apa yang diinginkan pusat. Jadi harus koordinasi yang lebih baik lagi,” kata dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (16/7).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengakui pengurusan izin usaha di Indonesia masih sangat sulit. Menurut dia, bukan hanya urusan izin usaha, tapi juga masalah remeh temah pun dipersulit.

“Penangkal petir, itu izin. Harusnya standar itu kan rumah harus ada itu. Atau izin lift. Bagaimana ini semua,” kata Darmin belum lama ini. (din/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.