Legislator, DPRD Kota Tasikmalaya

Perkuat Fungsi Pengawasan DPRD

22
istimewa AKRAB. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Agus Wahyudin (tengah) bersama Wali dan Wali Kota Tasikmalaya H Budi Budiman dan M Muhamad Yusuf.

Gayanya masih seperti dulu. Santai. Kalem. Tidak banyak bi­cara. Kalau pun berbicara selalu ter­struktur. Tidak pernah ceplas ceplos. Ya paling-paling bergurau se­dikit. Gaya berpakaiannya juga tidak banyak berubah. Selalu rapi. Nyaris tidak ada yang berubah dari sosok H Agus Wahyudin SH MH, kecuali karirnya yang terus melejit.

Tercatat sebagai anggota DPRD, sudah cukup lama. Sejak periode 2004-2009, 2009-2014 dan periode 2014-2019. Hampir tiga periode sebagai wakil rakyat dilakoni. Kariernya sebagai wakil rakyat juga terbilang moncer. Dari anggota biasa. Ketua komisi. Sampai sekarang menjadi Ketua DPRD Kota Tasikmalaya.

Satu hal lagi yang tidak akan pernah berubah, kata Agus, rasa cintanya pada kedua orang tuanya juga keluarga.

Sesibuk apa pun, Agus selalu menyempatkan waktu menengok emak sama bapak. Ngontrol kebutuhannya apa ? Dan yang paling penting minta doanya. Bagi Agus, sosok emak dan bapak adalah kekuatan terbesar. Meskipun anak bungsunya ini sudah jadi pejabat, kedua orang tuanya masih selalu mengirimnya beras setiap bulan. Sama seperti waktu dirinya masih di pesantren. “Kalau ada kerabat yang mau ke Tasik, pasti titip beras, buat Agus,” tuturnya menirukan ucapan Emak.

Dididik jauh dari orang tua sejak lulus dari bangku sekolah dasar, Agus sebagai anak bungsu dari tiga bersaudara, sudah mandiri sejak kecil. Kedua orang tuanya tidak tahu kalau Agus melanjutkan kuliah. “Orang tua tahunya waktu itu saya mesantren aja. Mereka baru tahu waktu saya semester akhir kuliah dan dapat beasiswa,” kenang Agus menceritakan rasa bangganya pada Emak dan Bapak.

Hampir lima belas tahun menjadi wakil rakyat, diakui Agus banyak hal yang sudah dilaluinya. Baik berkaitan dengan tugasnya di DPRD maupun dengan masyarakat. Menjadi anggota DPRD itu, kata Agus, bukanlah hal yang mudah. Dimana dirinya harus siap sama dan harus siap berbeda dengan anggota yang lain, dalam memutuskan sebuah kebijakan.

Seiring dengan perubahan Kota Tasikmalaya, ada banyak hal menggembirakan. Dan itu semua tidak terlepas dari peran DPRD bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Tasikmalaya. Saat ini jalan-jalan sudah banyak yang bagus. Infrastruktur lainnya pun terus dibangun. Seperti pembangunan dan perbaikan masjid, madrasah, saluran drainase hingga pengaspalan ke gang-gang.

Namun, kata Agus, ada juga hal-hal yang masih membuatnya khawatir, dan menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera dituntaskan salah satunya penataan pedagang kaki lima (PKL) dan pemukiman kumuh.

Selain itu, sambung Agus, pengelolaan tata kota dari mulai Kota Tasik membangun, hingga hari ini, belum bisa selesai. Karena terkait dengan pembangunan yang sudah lalu-lalu. “Melihat perkembangan kota ini, terkadang bikin menangis, meskipun bukan menangis yang menangis, tapi membayangkan apakah anak cucu kita nanti, mampu hidup di kota ini, di mana semua pembangunannya hasil kebijakan kita. Bukan khawatir dari masalah kehidupan ekonomi, tapi hal lain seperti budayanya, agamanya, kehidupan sosialnya,” tutur Agus menerawang masa yang akan datang.

Namun demikian, Agus tetap optimis bila Kota Tasikmalaya ke depan akan semakin maju dan bisa tertata dengan baik di segala bidang.

Ada banyak peraturan daerah (Perda) yang sudah dihasilkan oleh DPRD Kota Tasikmalaya dan Agus ikut serta membahasnya. Bahkan lebih dari dua puluh perda, Agus pernah didaulat sebagai ketua panitia khusus (pansus). Salah satunya adalah menjadi ketua pansus pembahasan Perda Tata Nilai pada tahun 2009. Ketua pansus pembahasan Perda Ketertiban Umum tahun 2006. Pembahasan perda pembentukan PD Pasar Resik. Pembahasan Perda Nama-Nama Jalan di Kota Tasikmalaya, juga pembahasan perda lainnya.

“Waktu pembahasan perda Pembentukan PD Pasar Resik itu ramainya minta ampun. Ada dua kubu saat itu. Yang setuju dengan yang tidak setuju dibentuknya PD Pasar Resik. Dulu saya berada di kubu yang tidak setuju. Alasannya ya belum siap aja. Dan kita kalah voting waktu itu,” tutur Agus menceritakan.

Sampai akhirnya terbukti saat ini, kata Agus, PD Pasar Resik sedang dibahas untuk dibubarkan.

Persoalan yang dihadapi dan harus dituntaskan di DPRD, kata Agus, tidak hanya sekadar persoalan yang berkaitan dengan aspirasi dari masyarakat saja. Akan tetapi ada juga beberapa persoalan yang harus diselesaikan terkait sistem pengawasan di DPRD. Sebagai lembaga yang memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, penganggaran dan pengawasan, DPRD belum memiliki sistem pengawasan yang jelas. Dan sistem ini turun temurun dari kebijakan pusat hingga ke daerah.

“Sistem pengawasan dewan ini belum jelas. Yang penting pengawas aja. Pengawasannya gimana? Jangkauannya gimana? Dan harus bagaimana? sampai hari ini kita belum bisa nemenukan formulasi yang tepat. Pengawasan ini tidak pernah ada dokumennya, kalau APBD ada dokumennya, legislasi juga ada, nah kalau pengawasan ini, tidak pernah ada dokumennya selembar kertas pun hasil pengawasan. Pengawasan dilakukan selama ini hanya baru sampai di sistem dengar pendapat saja dengan eksekutif. DPRD itu pengawasannya tidak masuk sampai ke teknis, tapi hanya kebijakan saja,” jelas Agus.

Sebagai lembaga yang memiliki tufoksi pengawasan, lanjut Agus, tidak boleh dilupakan juga bahwa DPRD pun menjadi bagian yang diawasi oleh lembaga lain, seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Sehingga saat melakukan fungsi pengawasan, DPRD tidak mungkin bersaing dengan lembaga lain seperti BPK dan BPKP dalam melakukan pengawasan. Maka dari itu, sistem pengawasan DPRD ke depannya harus diperkuat lagi.

Selama menjabat sebagai anggota DPRD, kata Agus, masih banyak harapan yang memang belum tuntas dan harus bisa dituntaskan. Salah satunya adalah menemukan format Kota Tasikmalaya sebagai Kota Industri, sesuai dengan visi Kota Tasikmalaya menjadi pusat perdagangan dan industri termaju di Priangan Timur.

“Sudah tujuh belas tahun Kota Tasikmalaya berdiri, tapi belum ketemu formatnya sebagai kota industri, inilah yang ke depannya harus bisa kita gali. Justru Kota Tasik berkembangnya di perdagangan dan jasa, tidak ada sama sekali industrinya,” tegas dia.

Untuk itu ke depannya, tutur Agus, kita harus bisa mengembalikan home industry milik Kota Tasikmalaya, seperti bordir, batik, kelom dan lainnya agar tidak mati tapi harus dibangkitkan. Sayangnya, kata Agus, format untuk membangkitkannya seperti apa, ini belum ketemu. Walaupun saat ini pemerintah melakukan berbagai terobosan, salah santunya melalui program wirausaha baru (WUB), namun belum menghasilkan sesuatu yang optimal. Agus tidak memungkiri, bila selama hampir lima belas tahun di DPRD, sudah banyak kebijakan yang dibuat untuk kemajuan Kota Tasikmalaya. Salah satu contoh yang nyata terlihat adanya pembangunan infrastruktur dan tempat-tempat ibadah.

“Meskipun tidak bisa disebutkan sebagai sebuah prestasi untuk kita, tapi setidaknya ini sudah dilakukan oleh DPRD, melalui tufoksi penganggaran atau budgeting, DPRD mendukung penuh terhadap berbagai program yang diajukan oleh pemerintah yang memang sifatnya untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.

Agus pun menambahkan di DPRD ini bukan tempatnya untuk menjadi kaya. Baginya DPRD sebagai tempat mengabdi kepada masyarakat dan menyalurkan ilmu yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat. (red)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.