Perlu Regulasi Anak Yatim

37
0
Loading...

CIHIDEUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya harus membuat regulasi yang bisa menjamin kesejahteraan hidup anak yatim. Mereka harus memiliki kesempatan sama dalam berbagai hal sebagaimana anak-anak lainnya yang memiliki orang tua lengkap.

Aktivis muda Kota Tasikmalaya Myftah Farid menilai menilai pemkot belum berpihak kepada anak yatim. Julukan Kota Santri seharusnya membuat pemkot bisa membuat kebijakan yang religius. “Kebijakan anak yatim jelas merupakan perintah agama,” tutur dia kepada Radar, Selasa (18/6).

Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU Kota Tasikmalaya itu menyebutkan, dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945, fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian, anak-anak yatim khususnya yang tidak mampu menjadi tanggung jawab pemerintah. “Anak-anak telantar dalam UU itu termasuk anak yatim juga,” kata dia.

Tidak menutup kemungkinan anak yatim yang ada di Kota Tasikmalaya berpotensi menjadi orang besar. Maka dari itu, negara harus hadir dan memberikan peluang kepada mereka. “Mereka sama-sama generasi penerus bangsa, siapa yang tahu di antara mereka jadi orang hebat,” ujar dia.

Di Kota Tasikmalaya terdapat banyak perusahaan-perusahaan dengan rezeki berlebih. Pemkot bisa memberdayakan mereka untuk bisa menjamin kehidupan para anak yatim. “Pemerintah juga seharusnya mampu menggaet perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Tasik untuk membantu anak yatim,” kata dia.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya tetap tidak dibiarkan begitu saja. Perlu ada pengawasan supaya tidak terjadi eksploitasi terhadap anak-anak yatim yang seharusnya dilindungi. “Kalau perlu bentuk tim pengawasnya supaya tidak lost control,” kata dia. (rga)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.