Perlu SOP dalam Pencairan DD dan ADD

750
0

BANJAR – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kesbangpol Kota Banjar H Sahudi menganggap perlu adanya aturan ketat yang mengatur proses pemenuhan persyaratan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal itu menyusul belum cairnya DD maupun ADD di Kota Banjar.

“Ke depan saya akan mengajukan konsep SOP (standar operasional prosedur) supaya pencairan DD dan ADD ini tepat waktu semua,” kata Sahudi Kamis (14/3). Menurutnya, tahapan dari perencanaan hingga penetapan sebenarnya sudah diatur. Hanya belum ada SOP-nya.

Ia juga menilai perlunya reward dan punishment supaya dalam penerapannya, SOP itu dijalankan dengan baik. “Siapa berbuat apa, kapan, itu belum ada. Nah dalam SOP itu nanti harus jelas. Misalnya, dalam SOP itu, timing untuk APBDes-nya harus selesai dua minggu, kamudian proses lainnya itu ada batasan-batasan waktunya. Jadi ketika tidak memenuhi SOP, harus ada hukuman seperti penundaan dan pengurangan jumlah DD atau ADD,” jelasnya.

Sahudi menambahkan ketepatan waktu pencairan akan mempengaruhi pembangunan di desa. Ketika sebuah desa sudah menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur misalnya, lalu pencairannya terlambat maka sangat berpengaruh pada kelancaran pembangunan.

“Saya memandang penting adanya SOP ini. Ke depan akan kordinasi dengan Dinas Keuangan, Tapem, Bappeda, camat, kades, untuk berembuk membuat SOP itu,” tambahnya. (mg4)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.