Beranda Tasikmalaya Persetubuhan kepada Anak Paling Tinggi

Persetubuhan kepada Anak Paling Tinggi

67
BERBAGI

Sekda: Biar Terlambat yang Penting Dilaksanakan
SINGAPARNA – Unit Per­lin­dungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Tasikmalaya mencatat kasus kekerasan terahdap anak pada 2017 mencapai 24 perkara. Sedangkan untuk tahun ini sampai April ada lima perkara.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Tasikmalaya Aipda Josner Ali SH menjelaskan untuk data jumlah kasus kekerasan yang menimpa anak mencapai 24 perkara pada 2017.

Dengan rincian kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur sampai 13 perkara paling mendominasi. Sedangkan untuk kekerasan fisik tiga perkara, membawa lari anak satu perkara, pencabulan empat perkara, sodomi satu perkara, asusila terhadap anak dua perkara.

Dari 24 perkara yang terjadi pada tahun kemarin sudah selesai dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan. “Pelakunya sudah ada yang divonis hukuman penjara, ada juga yang masih menjalani masa persidangan,” ujarnya kepada Radar, Selasa (3/4).

Sementara untuk kasus kekerasan terhadap anak di tahun ini, kata Josner, dari Januari sampai April ada lima perkara.

Yaitu persetubuhan terhadap anak dua perkara, kekerasan fisik satu perkara, pencabulan satu perkara dan sodomi satu perkara.

“Semua kasus tersebut pelakunya ada yang sudah menjalani sidang, ada juga yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan mulai dari berkas penyelidikan dan penyidikannya. Ada juga yang masih dalam tahap penyidikan,” katanya.

Menurut Josner, Kabupaten Tasikmalaya bisa saja disebut sebagai daerah yang belum layak anak, dengan tingginya kasus yang melibatkan anak. Sehingga pihak kepolisian juga sangat setuju jika perda tentang anak ini direalisasikan.

“Jadi (kalau ada perda, Red) akan tahu persis nantinya pemerintah daerah harus melakukan apa ketika terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Jadi ada acuan bagi pemangku kebijakan,” paparnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Drs H Abdul Kodir MPd menjelaskan tidak ada kata terlambat dalam pencanangan kabupaten layak anak (KLA).

Apalagi peraturan melalui perda tentang anak sudah mulai diproses oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMDPAKB). Sebagai acuan untuk menciptakan KLA.

Oleh karena itu tidak ada kata terlambat ketika proses menuju KLA sudah berjalan dengan baik. “Jadi tidak ada istilah terlambat selagi masih berjalan,” tegasnya. (dik)

Facebook Comments

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.