Pertanyakan Bagi Hasil Retribusi

231
0

PANGANDARAN – Sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran menyampaikan unek-unek mereka saat bertemu Asep Noordin, anggota DPRD Pangandaran yang sedang melakukan kegiatan reses, Rabu malam (6/12).
Warga bergiliran menyampaikan berbagai persoalan mulai dari banjir yang menjadi langganan bertahun-tahun, infrastruktur jalan dan lampu penerangan hingga permohonan bagi hasil retribusi wisata.
Tedi Koswara, Ketua BPD Desa Babakan mengaku heran karena hingga saat ini desanya tidak mendapatkan bagi hasil retribusi wisata. Padahal, lokasinya terdampak kegiatan pariwisata. “Kami mendengar desa-desa tetangga selain Desa Pangandaran dan Pananjung itu dapat dana bagi hasil. Seperti Desa Wonoharjo dan Desa Cikembulan. Tapi kenapa Desa Babakan tidak dapat. Kami mohon diperjuangkan,” ungkapnya.
Dirinya juga meminta untuk difasilitasi terkait peningkatan kapasitas SDM pelaku wisata di Desa Babakan menghadapi rencana pembangunan pusat riset maritim atau Pangandaran Integrated Aquarium and Marine Research Institute (Piamari).
Undang Herdi, Kepala Desa Babakan juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penanganan banjir, perbaikan jalan dan penambahan lampu penerangan. Terutama di jalan menuju Puskesmas Pangandaran yang saat ini sedang dalam proses pembangunan.
“Kami mengusulkan agar jalan menuju puskesmas, Piamari dan politeknik kelautan diperlebar. Seandainya akan diambil alih menjadi jalan Pemda kami setuju,” tutur dia.
Undang juga berharap ada bantuan penataan lapang sepak bola sebagai sarana olahraga masyarakat Desa Babakan. “Anggaran desa kami memang paling besar di Kabupaten Pangandaran. Tapi tidak sampai satu miliar dan tidak akan cukup. Karena itu kami mohon diperjuangkan,” jelas dia.
Menanggapi aspirasi dan usulan masyarakat, anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan aspirasi dari masyarakat akan disampaikan dan diupayakan untuk ditindaklanjuti. “Kita menampung seluruh aspirasi dan akan menjadi catatan,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Katua Bapemperda tersebut juga menyosialisasikan sejumlah Perda yang sudah dihasilkan. “Dari tahun 2016 kita sudah membuat 77 Perda dan 45 Perda merupakan inisiatif DPRD,” ungkap dia.
Ia mengakui Perda yang sudah ditetapkan itu belum sepenuhnya di­aplikasikan di la­pangan karena ber­bagai faktor dan persoalan di pe­merintahan daerah.
“Mungkin ka­rena SDM juga ter­batas, Perda be­lum seluruhnya di­terapkan sehingga man­faatnya belum be­­nar-benar di­ra­sa­­kan,” katanya. (nay)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.