Pertanyakan Realisasi Bantuan Program Kotaku

282
0
RADIKA ROBI RAMDANI / RAKYAT GARUT DATANGI. Warga Desa Langensari menghadiri rapat membahas program kotaku di aula Desa Langensari kemarin.

TAROGONG KALER – Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang merupakan kegiatan Pemerintah Pusat melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut hingga saat ini belum terealisasi.

Beberapa warga yang mengajukan bantuan ini, mempertanyakan kepastian pengucuran anggaran tersebut. “Sampai saat ini belum ada informasi apapun terkait program ini. Sudah hampir 2 tahun kami menunggu realisasinya, namun belum juga ada,” ujar salah satu warga RW 6 Desa Langensari Jajang Hidayat (36) saat menghadiri rapat di aula Desa Langensari, Kamis (28/12).

Ganjar Wiwaha Fasilitator Program Kotaku Wilayah Tarogong Kaler mengatakan kesepakatan bersama masyarakat pihaknya telah mengidentifikasi hanya RW 6 dan RW 7 dari sebanyak 12 RW yang ada di Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler yang berhak mendapatkan program kotaku. “Berdasarkan penilaian hasil pendataan tingkat kekumuhan di tiap RW. Dan mengerucut bahwa tingkat kekumuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan RW yang lain. Sehingga dimasukan ke dalam dokumen perencanaan,” ujarnya.

Kata dia, direncanakan untuk ke depannya dana dari mana pun di wilayah ada prioritas yang harus didahulukan. Sebab, terdapat 7 indikator penilaiannya yang diantaranya dilihat dari kawasan, jalan, drainase, sanitasi, kebakaran, persampahan, air minum dan ruang terbuka hijau.

“Itu merupakan indikator-indikator yang di identifikasi di lapangan. Jadi sebelum pencairan dana, kita tahapannya dilaksanakan dulu identifikasi kelapangan dengan mediasi,” ungkapnya.

Ketika perencanaan dibuat, lanjut dia, harapannya ada pihak lain  yang ikut andil membantu mengurangi kawasan kumuh tersebut dan tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah saja. “Jadi hal tersebut merupakan perubahan paradigma dari program sekarang,” paparnya.

Sedangkan untuk tahun 2016 dan 2017, tidak ada dananya. Hanya untuk pelatihan saja sebesar Rp 8,8 juta. Dan ini salah satu bentuk pembiayaan dari pusat dan hanya bagi penambahan kapasitas di pelakunya saja. “Kita dikasih dana hanya untuk penambahan kapasitas masyarakat saja. Sedangkan bantuan uang untuk fisik tidak ada,” tandasnuya. (obi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.