Anggota DPRD Perlu Belanja Ide dan Gagasan

Perubahan Tak Bisa Seorang Diri

36
0
Enan Suherlan

TASIK – Terus meningkatnya anggaran kunjungan kerja (kunker) DPRD Kota Tasikmalaya disikapi beragam oleh wakil rakyat terpilih.

Seperti diutarakan anggota DPRD Kota Tasikmalaya periode 2019-2024 Enan Suherlan menganalisa perjalanan dinas luar daerah sah saja dilaksanakan. Sebab, belanja ide dan gagasan diperlukan bagi anggota dewan, untuk diserap dan diterapkan di daerah sendiri.

“Ridwan Kamil saja, membangun dan membuat kebijakan, hasil membaca dari daerah luar. Silaturahmi ke daerah lain, mengadopsi dan re-desain suatu konsep atau program untuk diterapkan sesuai kebutuhan daerahnya,” kata Enan yang merupakan perwakilan dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)  kepada Radar.

Enan yang pendatang baru di gedung DPRD berharap ada kesamaan frekuensi di seluruh anggota DPRD menyikapi kebutuhan anggaran.

Sebab anggota dewan merepresentasikan sebagai wakil dari masyarakat, tetapi legislatif merupakan lembaga kolektif kolegial dan tidak bisa membawa perubahan oleh seorang diri. “Bisa dibilang anggota baru, berat berhadapan dengan petahana yang sudah berpengalaman lama. Maka perlu ada persamaan frekuensi di lembaga kolektif kolegial ini,” uca Ketua Perkumpulan Otomotif Tasikmalaya (POT) itu.

Apalagi, kata Enan, dalam mengawal Pemkot dalam hal ini birokrasi yang terbilang lebih pintar dibanding anggota legislatif yang cenderung berganti-ganti setiap periode. “Terbayangkan mereka (birokrasi) bagaimana dalam menyiasati usulan penganggaran, sementara anggota DPRD paling beberapa saja yang bertahan dari periode ke periode,” tutur Enan.

Ia pun meminta semua pihak bersinergi mengawasi pembangunan di daerah. Sebab, apabila DPRD mengawasi tanpa input dan proaktifnya stakeholder lain, tentu tidak akan tercover. “Tentu ada yang luput dari pengawasan, maka perlunya sinergitas bersama. Dewan itu menurut pengamat akademis, sebagai solution maker, jadi ketika ada aduan atau laporan masyarakat kita kroscek dan mencari solusi untuk dijalankan pihak eksekutif,” katanya memaparkan.

“Warga juga berhak mengontrol, mari gotong-royong dengan kebersamaan. Sebab, keberhasilan eksekutif juga keberhasilan legislatif. Sebagai mana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa unsur pemerintahan daerah adalah Wali Kota dan DPRD,” lanjutnya.

Anggota DPRD terpilih lainnya Ahmad Junaedi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai selagi kunjugan kerja ke luar kota bermanfaat bagi kepentingan dan kemaslahatan Kota Tasikmalaya tidak menjadi persoalan. “Selama itu benar-benar dibutuhkan, tidak menjadi persoalan. Sebab perlu untuk mencontoh wilayah lain yang sudah lebih maju, ketika mencari rujukan dalam perancangan regulasi atau program,” kata dia.

Pria yang juga Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya tersebut mengaku akan berupaya seoptimal mungkin menjalankan fungsi legislatif. Mengingat, keterwakilannya di kursi wakil rakyat menjadi suara bagi masyarakat. “Maka perlu kolaborasi bersama. Input dari masyarakat kaitan hal yang terjadi di wilayahnya tinggal berkomunikasi untuk dipecahkan solusinya,” ujar Jun.

Seperti diketahui, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya untuk kegiatan program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah serta Perjalanan Dinas DPRD Kota Tasikmalaya diketahui setiap tahun mengalami kenaikan.

Berdasarkan data yang dihimpun Radar, kegiatan peningkatan kapasitas itu pada Tahun 2016 sebesar Rp 13.861.682.320, meningkat di Tahun 2017 sebesar Rp 19.689.410.815. Sementara terjadi penurunan di Tahun 2018 sebesar Rp 14.629.238.054, kemudian kembali naik di Tahun 2019 menjadi Rp 18.227.766.000. Sama halnya dengan perjalanan dinas luar daerah di Tahun 2016 kegiatan itu menyedot anggaran sebesar Rp 9.017.833.000, kemudian di Tahun 2017 meningkat menjadi Rp 12.694.432.745. Sama dengan program peningkatan kapasitas lembaga di Tahun 2018 sempat mengalami penurunan menjadi Rp 10.218.569.774 dan kembali naik di Tahun 2019 sebesar Rp 11.669.456.000.

Anggota Dewan Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Nandang Suherman menyayangkan anggaran yang dikucurkan tersebut tidak pernah terukur kemanfaatannya terhadap kinerja pemerintahan. Apalagi, berimplikasi terhadap pelayanan bagi masyarakat. “Apa hasil perjalanan itu, misalnya para anggota DPRD lebih mantap dalam memutuskan politik anggaran, atau misalnya terjadi perbedaan mendasar dari tahun ke tahun?,” ucapnya kepada Radar, Kamis (8/8). (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.