Perusuh Pemilu Tembak di Tempat

92
GELAR PASUKAN. Kapolres Tasikmalaya AKBP Dony Eka Putra SIK mengecek kesiapan personel PAM TPS Pemilu 2019, Senin (15/4). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA

MANGUNREJA – Polres Tasikmalaya menggelar Apel Pergeseran Pasukan PAM tempat pemungutan suara (TPS) jelang pencoblosan pada Pemilu 2019, Senin (15/4).

Kapolres Tasikmalaya, AKBP Dony Eka Putra SIK menjelaskan apel ini merupakan tahapan persiapan pengamanan TPS mulai dari pengecekan hingga kesiapan personel. “Dalam pengamanan TPS, kami siapkan 577 personel. Termasuk ada tambahan personel dari Polda Jabar,” katanya kepada wartawan usai gelar pasukan, kemarin.

Kata Dony, saat ini sudah memasuki masa tenang yang tentunya memiliki kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Seperti rapat atau kampanye gelap, serangan fajar atau politik uang, intimidasi, teror dan sabotase serta provokasi antar pendukung bisa terjadi.

Selain itu, pada 17 April 2019 tahap pemungutan suara, tentunya berpotensi menimbulkan berbagai kerawanan, seperti menghalangi pemilih ke TPS, ancaman terhadap pemilih atau saksi, pengrusakan TPS, surat suara serta kotak suara. Kemudian kekurangan logistik, manipulasi hasil suara, pengrusakan serta pencurian kotak suara. Termasuk protes dari saksi yang dapat menimbulkan kericuhan di TPS dan sebagainya.

Lanjut dia, untuk tindakan tegas pada saat pemungutan dan penghitungan suara, sesuai dengan SOP dan mengacu kepada Perkap Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tingkatan Penggunaan Tindakan dalam Polri. “Apabila ada seseorang mengancam masyarakat atau pemilih yang ingin menyalurkan hak pilihnya sampai membahayakan nyawa, bisa dilumpuhkan dengan tembak di tempat,” katanya.

Kabag Ops Polres Tasikmalaya, Kompol M Fauzan Syahrir SE MH menambahkan untuk jumlah personel PAM TPS yang diterjunkan Polres Tasikmalaya ada 577 orang. Ditambah anggota siaga polres sebanyak 97 personel.

Tambah dia, jumlah anggota pengamanan TPS pada Pemilu 2019 meningkat dibandingkan Pilgub 2018. Sebelumnya, pada pilgub pengamanan hanya di 1.806 TPS sekarang menjadi 3.608 di wilayah hukum Polres Tasikmalaya. “Ada kenaikan TPS maka personel meningkat,” jelasnya.

Jelas dia, pemilu saat ini ada kategori TPS tidak rawan, rawan dan sangat rawan. Untuk yang tidak rawan menempatkan dua personel mengamankan 20 TPS ditambah 40 linmas. Sedangkan TPS rawan diamankan dua polisi untuk 22 TPS ditambah 44 Linmas. “Kalau yang sangat rawan dua polisi di setiap satu TPS ditambah dua linmas,” katanya.

Kata dia, jumlah TPS yang tidak rawan sebanyak 3.586. Kemudian yang rawan 18 TPS dan sangat rawan empat TPS. Tempat pemungutan yang rawan di antaranya TPS 3 dan 6 di Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu, di sana pernah terjadi konflik sara atau agama.

Kemudian, kata dia, ada TPS 1 dan 2 di Desa Sukasari Kecamatan Puspahiang. Itu dinyatakan rawah karena jalannya jauh, rusak dan tidak bisa dilewati kendaran. Sehingga untuk mengaksesnya harus berjalan kaki. Kemudian TPS 6 dan 7 di Desa Mandalasari Puspahiang pun sulit diakses kendaraan.

Selanjutnya, tambah dia, TPS 1 dan 2 di Desa Cikeusal Kecamatan Tanjungjaya tidak bisa dilalui kendaran. TPS 12 dan 13 di Desa Cipakat Singaparna pernah ada konflik sara dan agama. TPS 16 dan 17 di Desa Wargakerta Kecamatan Sukarame pernah terjadi konflik sara dan agama. “Termasuk TPS 04 dan 08 Desa Sukaraharja Sariwangi rawan konflik agama dan TPS 14, 15, 16 dan 17 di Desa Cibebeur Cikalong sejarah konflik pemilu, pernah kasusnya sampai tingkat MK,” jelasnya.

Kata dia, untuk TPS yang sangat rawan berada di TPS 1-4 di Desa Parentas Kecamatan Cigalontang. Semua TPS sulit ditempuh dengan kendaraan dan harus jalan kaki karena letak geografis. “Maka untuk pengamanannya, kami melibatkan personel yang menggunakan sepeda motor offroad,” tambahnya.

Terpisah, Koordinator Divisi Pencegahan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Ahmad Aziz Firdaus menyatakan terdapat empat variabel yang menyangkut kerawanan di tempat pemungutan suara. Yakni penggunaan hak pilih atau hilangnya hak pilih, kampanye, netralitas dan pemungutan suara.

Selain itu, kata dia, terdapat sepuluh indikator yang mengukur tingkat kerawanan mulai daftar pemilih tambahan (DPTB) di TPS. Kemudian, daftar pemilih khusus (DPK), TPS dekat rumah sakit, TPS dekat perguruan tinggi, lembaga pendidikan pondok pesantren, terdapat praktik pemberian uang dan barang, praktik menghina dan sara, petugas PPS berkampanye untuk peserta pemilu, hingga TPS berada dekat posko serta logistik pemungutan suara yang alami kerusakan.

“Jumlah TPS yang rawan terdapat pemilih tambahan mencapai 1.415 di 39 kecamatan. TPS rawan terdapat pemilih khusus (DPK) sebanyak 1.597 di 39 kecamatan. TPS dekat dengan lembaga pendidikan pondok pesantren dan asrama mencapai 1.412 TPS,” terangnya.

Bawaslu mencatat 94 TPS rawan berkaitan dengan praktik pemberian uang atau barang dan jasa pada masa kampanye. Kemudian TPS rawan karena dekat dengan posko atau rumah pemenangan kampanye pemilu sebanyak 531 TPS. (dik)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.