Pesangon untuk Karyawan PD Pasar Resik Harus Pasti Dibayarkan

36
NORMAL. Kondisi Pasar Induk Cikurubuk berjalan normal walaupun PD Pasar Resik akan dibubarkan Pemkot Tasikmalaya, Rabu (28/11).

TAWANG – Rencana pembubaran Perusahaan Daerah (PD) Pasar Resik mendapatkan respons dari sebagian warga pasar. Mereka sepakat asal ada kejelasan. Termasuk pesangon. Harus jelas sebelum badan usaha milik daerah (BUMD) itu dibubarkan pemerintah.

Kepala PD Pasar Resik Unit Pancasila Yuyus F mengaku akan mengikuti rencana pembubaran PD Pasar Resik. Terlebih, pembubaran tersebut, kata dia, merupakan kebijakan Wali Kota Tasikmalaya.

”Kami ikut saja sesuai dengan kebijakan pemerintah selama itu bisa membangun pasar tradisional di Kota Tasikmalaya,” katanya kepada Radar ditemui di kantornya Kamis (6/12).

Namun demikian, pihaknya meminta kepada pemerintah agar sebelum PD Pasar Resik dibubarkan, pesangon untuk karyawan sudah pasti dibayarkan. “Kepastian (pembayaran pesangon, Red) itu harus ada sebelum penetapan kejelasan,” ujar dia. “Intinya kami meminta hak-hak kami ada kepastian sebelum pembubaran,” tambahnya.

Tak hanya menginginkan kepastian soal pembayaran pesangon, mereka pun ingin mendapatkan kepastian masa depan: apakah akan dipekerjakan lagi di lembaga baru yang nanti mengurusi pasar.

Pedagang buah di Pasar Cikurubuk Ucu (45) mengaku menyerahkan sepenuhnya pembubaran PD Pasar Resik kepada pemerintah. Hanya tetap, dia ingin Pasar Cikurubuk tetap menjadi pasar tradisional. “Kami ikut saja. Hanya saja fungsi pasarnya tidak berubah,” tandasnya.

Sementara, Kamis siang (6/12), Kepala PD Pasar Unit Resik Unit Indihiang, Besi dan Burung Cikurubuk Purkon saat akan dimintai respons mengenai pembubaran PD Pasar Resik ini tidak ada di tempat. Saat dikontak via seluler juga belum merespons.
Direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Resik sebelumnya turut menghitung kebutuhan dana pesangon karyawan dengan melibatkan konsultan. Taksiran angkanya mencapai Rp 4 miliar.

Direktur Utama PD Pasar Resik Asep Safari Kusaeri, menerangkan penghitungan kebutuhan dana pesangon itu memakai jasa konsultan independen. Konsultan yang dipilih ini pernah melaksanakan hal serupa di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang yang sama di Kota Bojonegoro. “Mereka sudah membubarkan perusahaan daerah­nya sekitar tiga tahunan lalu dan alham­dulillah hak-hak para karyawannya ter­penuhi pascadiberhentikan,” ungkap dia kepada Radar saat ditemui di Unit Pasar Indihiang, Rabu (5/12). (ujg/igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.