PGM Tanyakan Progres Perda Madrasah

1

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

INDIHIANG – Guru madrasah dan operator dapodik yang dikoordinir Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) mendatangi Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Jumat (21/9). Mereka beraudiensi dan menanyakan pembahasan Perda Pendidikan Madrasah.

Ketua PGM Kota Tasik Asep Rizal Asya’ri tetap konsisten ingin memperjuangkan kesejahteraan guru honorer di madrasah termasuk di sekolah umum. Salah satunya melalui Perda Pendidikan Madrasah yang bisa menjadi payung hukum.

“Ini sudah kesekian kalinya kami mendatangi DPRD, tapi sampai sekarang belum digarap juga,” ungkapnya kepada Radar.

Pihaknya pun memper­tanyakan keseriusan DPRD dalam menunjukkan keber­pihakannya kepada rakyat, khususnya tenaga kependidikan non PNS. Karena bagaimana pun mereka butuh penghasilan untuk hidup. “Mereka sudah mengorbankan tenaga dan waktunya, masa tidak diberi perhatian,” ujarnya.

Asep Rizal tidak menafikan ada insentif yang diberikan Pemkot kepada guru madrasah non PNS. Namun tidak cukup hanya itu, karena operator yang bekerja di Madrasah/ sekolah pun perlu diperhatikan juga. “Karena mereka punya peran penting juga dalam kelancaran pendidikan,” katanya.

Sekretaris PGM Arip Ripandi mengatakan bahwa sudah sekitar setahun tunjangan fungsional tenaga honorer dihapuskan. Pihaknya pun sudah meminta DPRD dan Pemkot untuk memfasilitasi mereka supaya bisa menyampaikan keluhannya kepada pemerintah pusat. “Kita menunggu, tapi belum difasilitasi juga,” tuturnya.

Jika pada akhirnya pemerintah pusat tidak bisa memberikan kesejahteraan, dia berharap pemerintah daerah yang harus bergerak. Setidaknya ada alokasi khusus untuk tenaga pendidik dan kependidikan di Kota tasikmalaya non PNS. “Harus ada solusi karena ini demi pendidikan yang lebih baik di Kota Tasikmalaya,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu massa beraudiensi dan diterima Ustaz Isak Farid, Drs H A Badruzaman MPd dan H Muslim Sumarna dari Komisi IV DPRD Tasik. Terkait Perda Pendidikan Madrasah Ustaz Isak mengaku sudah membahasnya dengan rekan-rekan DPRD lainnya, namun belum ada kesepakatan. “Karena harus dipertimbangkan dari segi kemampuan anggaran daerah dan hal lainnya,” tuturnya.

Soal memfasilitasi PGM ke­pada pemerintah pusat, Ustaz Isak juga mengaku sudah menyampaikannya. Namun demikian pemerintah pusat hanya menyampaikan bahwa hal ini karena persoalan administrasi. “Sudah kami sampaikan ke pusat, tapi berita dari sana harus membereskan masalah ad­ministrasi,” ujarnya. (rga)

loading...