Pilbup Tasik 2020 Milik Warga, Cukup Cuti Lebih Adil

218
0

SINGAPARNA – Jelang Pilkada 2020 sudah banyak bermunculan kandidat yang akan maju sebagai calon bupati atau wakil bupati di Kabupaten Tasikmalaya, tiga di antaranya masih berstatus PNS.

Munculnya wacana revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur bahwa PNS, dewan, TNI/Polri cukup cuti apabila maju di Pilkada 2020 disambut baik kandidat yang akan maju dengan masih berstatus PNS dan anggota dewan.

Baca juga : Siswi SD Manonjaya Tasik Tenggelam di Sungai Cikembang saat Jam Olahraga

Karena dengan revisi tersebut mereka menilai akan muncul keadilan sebagai warga negara yang mempunyai hak memilih dan dipilih.

Bakal Calon Bupati Tasikmalaya Independen Cep Zamzam Dzulfikar Nur mengatakan, jelas sangat mendukung dan mendorong sekali revisi undang-undang tersebut direalisasikan.

Karena akan memberikan keadilan bagi aparatur sipil negara yang akan tampil pada pesta demokrasi lima tahunan ini dan tidak perlu mundur.

“Ke depan harus adil, di satu sisi dewan dan PNS harus mundur, sementara petahana hanya cuti. Ada kekhawatiran penyalahgunaan kebijakan dengan memanfaatkan anggaran dan menggerakan ASN,” ujarnya kepada Radar, Jumat (14/2).

Kata dia, walaupun saat sudah mengundurkan diri dari PNS tidak menjadi persoalan, karena ingin fokus untuk Pilkada 2020.

Namun, diharapkan ke depan ada aturan yang membuat keadilan dalam demokrasi bagi setiap warga negara. Sehingga tidak ada yang dibeda-bedakan, karena semuanya mempunyai hak dipilih dan memilih.

“Jangan sampai keinginan dihalangi aturan. Menurut saya tidak adil, sementara di PKPU memperbolehkan setiap PNS atau dewan ikut pilkada, di sisi lain undang-undang harus mengundurkan diri, sementara petahana hanya cuti,” ujarnya.

“Kita akui undang-undang saat ini betul-betul serius bahwa siapa pun yang serius maju tidak main-main, baik PNS/dewan harus mengundurkan diri. Artinya semua punya hak untuk dipilih dan memilih, punya strategi dan pemikiran bagaimana membawa kemajuan daerah,” ujarnya, menambahkan.

Baca juga : Kepala Nenek Putus Diseruduk Kereta Api di Rajapolah Tasikmalaya

Kandidat Bakal Calon Bupati Tasikmalaya H Suryana mengatakan, dirinya ingin mempertegas tentang demokrasi dalam pengertian siapa pun itu punya hak untuk dipilih dan memilih sebagai warga negara. “Maka tidak ada pengecualian dan klasifikasi. Sehingga semua bisa punya kesempatan untuk ikut pesta demokrasi ini bagi siapa pun,” ujar dia.

Suryana pun menganggap harus ada asas keadilan dalam berdemokrasi, orang atau masyarakat harus merasa adil ketika akan mengikuti even politik. “Ketika para politisi atau pejabat publik seperti bupati atau wali kota cuti, sementara dalam undang-undang ini sendiri bagi PNS tidak boleh cuti dan harus mengundurkan diri,” katanya, menjelaskan.

Kata dia, hal ini menjadi ketidakadilan, apalagi bagi PNS. Bahwa potensi yang dimiliki setiap individu manusia itu tidak hanya dimiliki petahana, tetapi juga ada pada birokrasi dan legislatif.

Bahkan kalau ada kesempatan PNS atau dewan yang punya kapasitas dan kapabilitas bisa bersaing dan mempunyai kontribusi yang perlu ditumbuhkan dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.

“Bagaimana pun posisi kesempatan mengembangkan potensi tidak bisa memutuskan pekerjaan. Seorang bupati dia cuti habis masa kampanye dia bertugas tidak diputus dan prospek politiknya tetap jalan, hak gaji dan tunjangan masih dapat,” kata dia.

Sementara, lanjut dia, PNS ketika harus mundur karena ikut kontestasi pilkada, hak-hak sebagai pejabat negara seperti gaji dan tunjangan tidak akan diterima lagi.

“Baik PNS, dewan, TNI/Polri, ketika harus mengundurkan diri masa depan kehidupannya siapa yang akan tanggung. Istilahnya ketika tidak ada penghasilan akan menjadi pengangguran dan masalah negara,” ujarnya.

Maka dari itu, kata dia, dirinya sangat sepakat dan mendukung sekali apabila PNS, dewan dan TNI/Polri hanya perlu cuti ketika ingin tampil di even politik. Sehingga potensi-potensi figur terbaik bisa muncul tanpa terhalang aturan. “Negara ini bukan hanya milik segelintir orang, tetapi milik bersama masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Kandidat Bakal Calon Bupati Tasikmalaya Dr H Iwan Saputra SE MSi mengaku sepakat apabila PNS, dewan, TNI/Polri cukup cuti di Pilkada 2020.

“Walaupun kalau dikaitkan dengan persiapan teknis di Pilkada 2020 agak terlambat, karena saya masih berpegang ke undang-undang saat ini, jadi sudah memasukan pengajuan berhenti dan pensiun ke BKN, bahkan sudah masuk ke sistem,” katanya.

Menurut Iwan, wacana cuti bagi PNS/dewan di pesta demokrasi, ke depan akan membuat pilkada lebih menggairahkan dan menghidupkan demokrasi di Indonesia.

“Makin banyak PNS bahkan dewan akan ikutan untuk bersama-sama memikirkan kemajuan daerah melalui pesta demokrasi.

Untuk saya pribadi, pertimbangannya undang-undang saat ini, tetap berhenti, harus ada proses mengajukan berhenti dari PNS,” kata Iwan. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.