Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.4%

0.9%

60.8%

2.3%

0.2%

4.4%

19.6%

11.4%

0%

0.1%

0%

0%

Pilbup Tasik 2020; Petahana Cukup Cuti , PNS & Anggota Dewan Harus Mengundurkan Diri

50
0

SINGAPARNA – Pada Pilkada 2020, KPU Kabupaten Tasikmalaya tetap mengacu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Karena, sampai saat ini belum ada kejelasan soal revisi perundangan tersebut.

Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Tasikmalaya Fahrudin SAg mengatakan, pihaknya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dijelaskan pada pasal 6 tentang syarat calon kaitan PNS atau anggota DPRD, TNI/Polri harus mengundurkan diri jika mencalonkan.

Baca juga : Pilbup Tasikmalaya, Golkar Jabar Seleksi Kandidat

Kemudian tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.

“Tepatnya pada pasal 6 yang mengatur tentang syarat calon, bahwa kalau anggota dewan dan PNS harus mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon. Kemudian untuk petahana hanya cuti ketika mencalonkan di daerah yang sama,” ujarnya kepada Radar, Kamis (13/2).

“Sampai saat ini kami masih mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang berlaku, selama belum ada perubahan, revisi termasuk arahan KPU RI dan provinsi terkait cuti PNS atau anggota dewan yang akan mencalonkan di pilkada,” katanya.

Pengamat politik, sosial dan pemerintahan Tasikmalaya Asep M Tamam menambahkan, UU Nomor 10 Tahun 2016 ini memiliki argumen yang sangat kental, artinya PNS, TNI/Polri dan dewan harus berpikir dua sampai tiga kali jika ingin mencalonkan diri di pilkada yang menguras banyak hal.

Kata Asep, undang-undang ini menunjukkan bahwa pilkada harus menghadirkan pemimpin yang siap di setiap keadaan. PNS atau dewan harus siap mundur, karena menjalankan kepemimpinan ini harus serius jangan coba-coba.

Namun, kata Asep, ada dampak dari sisi banyaknya kontestasi calon jika undang-undang ini mengharuskan PNS atau dewan mundur. Seringkali di momen pilkada diikuti satu bahkan hanya dua calon saja.

“PNS atau dewan ini bisa saja dianggap orang yang potensial punya kapasitas dan kapabilitas serta kompeten ketika memimpin daerah lewat pemilihan. Walaupun sebagian ada yang terganggu dengan harus mundur, jadi lebih nyaman dengan posisinya saat ini,” ujarnya.

“Saya kira wacana revisi UU pilkada ini perlu diangkat terus supaya mereka baik PNS atau dewan yang berpotensi yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dengan prestasi dan gagasannya bisa punya peluang, tidak terkendala oleh aturan,” katanya, menambahkan.

Baca juga : Supratman Serius Maju di Pilbup Pangandaran, Ini Buktinya..

Menurut Asep, jika wacana revisi UU pilkada ini dibuat, maka baik dari kalangan, PNS, TNI/Polri atau anggota dewan bisa bermunculan maju di setiap ajang pilkada.

“Sehingga pilkada bisa lebih ramai dan potensi calon banyak, tidak hanya dari partai atau kalangan pengusaha termasuk perseorangan bahkan artis,” ujar dia.

Kemudian, tambah dia, jika undang-undang ini direvisi, PNS, anggota dewan atau bahkan TNI/Polri yang memiliki kapabilitas, kompetensi dan kapasitas untuk memimpin bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara untuk dipilih, layaknya calon dari parpol, pengusaha, artis bahkan perseorangan. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.