Pilbup Tasik, ASN Foto Bareng Calon Bisa Diberi Sansi

573
1

SINGAPARNA – Pada Pilkada 2020 sudah muncul beberapa nama yang akan maju menjadi calon bupati atau wakil bupati, di antaranya petahana dan dua dari aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Tasikmalaya. Hal tersebut menjadi ujian bagi abdi negara di kabupaten untuk menjaga netralitasnya.

Bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya, hal tersebut menjadi kewaspadaan serius selain politik uang yang tidak menutup kemungkinan terjadi di Pilkada 2020.

Baca juga : Disangka Kucing, Ternyata Maling di Siang Bolong Beraksi di Kamar Bos Tempe Tasik

Apalagi pengalaman Pilgub Jabar 2018 banyak ASN di Lingkungan Pemkab Tasikmalaya terjerat kasus pelanggaran netralitas ASN.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Divisi Hukum Humas Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Moch Abduh menjelaskan, larangan terhadap ASN dalam pemilu tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

“Dalam aturan tersebut PNS dilarang berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun. ASN juga tidak diperbolehkan membuat konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya sebagai PNS, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik,” katanya kepada Radar, Selasa (10/3).

Kemudian, kata dia, ASN juga dilarang memberikan dukungan secara terbuka terhadap calon. Termasuk dilarang ikut serta kampanye dan menggunakan atribut partai atau PNS. Kemudian dilarang mengerahkan PNS lain dan mengadakan kegiatan yang berpihak kepada calon.

Lanjut dia, ada pun untuk sanksi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ASN yang terbukti melakukan pelanggaran bisa dipidana penjara sampai kepada denda khusus untuk pelanggaran berat seperti ikut kampanye atau aktif kegiatan politik.

Sedangkan untuk pelanggaran netralitas ASN yang ringan seperti berfoto dengan calon atau memberikan simbol dukungan kemudian di-posting di media sosial seperti Facebook atau Instagram ada sanksi lain, salah satunya admnistrasi.

Menurut Abduh, dengan adanya petahana Ade Sugianto dan dua PNS yang sebelumnya menjadi ASN di Lingkungan Pemkab Tasikmalaya seperti Iwan Saputra dan Cep Zamzam maju di Pilkada 2020, diprediksi memang potensi muncul kerawanan dalam pelanggaran netralitas ASN di Pilkada Tasik terjadi.

Karena tidak dimungkiri mereka tetap memiliki kedekatan atau teman dengan para aparatus sipil negara yang masih aktif di Pemkab Tasikmalaya. Sehingga harus menjadi kewaspadaan untuk tetap menjaga netralitas ASN.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda SP menambahkan, soal sanksi untuk ASN yang melanggar misalnya berfoto dengan calon dan meng-upload-nya di media sosial, pihaknya hanya merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Pada umumnya pelanggaran di tataran posting dukungan di media sosial, untuk sanksinya Bawaslu merekomendasikan ke Bawaslu Jabar dan KASN. Intinya sampai saat ini tidak ada yang pelanggaran pidana pemilu berat seperti ikut kampanye atau aktif berpolitik yang pernah terjadi,” ujarnya.

Pengamat politik, sosial dan pemerintahan Tasikmalaya Asep M Tamam mengatakan, Undang-Undang ASN dan peraturan pemerintah yang mengatur netralitas ASN di pemilu akan menjadi pembatas atau pengingat bagi PNS agar tidak ikut dalam politik praktis.

“Kalau misalkan ada ASN melakukan aktivitas gerakan dukungan politik, maka peran Bawaslu dan KPU di sini yang diperlukan. Paling rentan adalah ASN yang biasanya punya pengaruh kepada publiknya kuat,” katanya.

Kemudian, kata Asep, pelanggaran netralitas ASN yang paling rentan adalah dukungan atau keberpihakan yang diberikan baik secara langsung atau tidak kepada salah satu pasangan calon lewat media sosial. “Ini harus dihindari oleh PNS agar tidak terkena sanksi,” katanya, menjelaskan. (dik)

Loading...
loading...

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.