Pilbup Tasik, Netralitas Kadis Pol PP Masuk Penyidikan Polisi

130
0
SENTRA GAKKUMDU. Bawaslu bersama penyidik Polres Tasikmalaya dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasik menggelar rapat Sentra Gakkumdu II dan menaikan netralitas ASN kepala Dinas Pol-PP ke penyidikan, Kamis (17/12). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA
Loading...

SINGAPARNA – Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menaikan tahapan penanganan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada Pilkada 2020, Kamis (17/12).

Perkara dugaan pelanggaran neteralitas ASN yang dilakukan kepala dinas tersebut naik ke penyidikan Polres Tasikmalaya setelah disepakati dan dibahas pada Rapat Sentra Gakkumdu (SG) II.

Naiknya kasus pelanggaran netralitas ASN tersebut setelah alat bukti memenuhi unsur materil dan formil, sehingga selanjutnya dilimpahkan ke penyidik kepolisian sebelum nanti naik ke penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya untuk persidangan.

Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin menjelaskan, Kamis (17/12) pukul 14.00 sampai 18.30, Bawaslu sudah melaksanakan Rapat Sentra Gakkumdu (SG) II bersama penyidik Polres Tasik dan kejaksaan.

Baca juga : Akhirnya Warga Setuju Hotel Crown Kota Tasik Jadi Tempat Isolasi OTG Covid-19

Loading...

Pembahasannya terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Kepala Dinas Satpol-PP Iwan Ridwan.

“Kesimpulannya perkara dugaan pelanggaran netralitas ASN ini naik ke tahap penyidikan oleh penyidik Polres Tasikmalaya.

Selanjutnya akan ditangani oleh penyidik dari Satreskrim. Ketika memenuhi unsur pidana pemilu dalam penyidikan kepolisian nanti naik ke kejaksaan,” terang Khoerun kepada Radar, kemarin.

Selain itu, tambah dia, dalam Rapat Sentra Gakkumdu II ini, dibahas empat laporan dan informasi awal yang sudah masuk ke Bawaslu. Keempat laporan tersebut sudah naik ke tahap klarifikasi dan akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan.

Keempat laporan tersebut, terang dia, pertama dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi di Kecamatan Cigalontang. Kedua dugaan pelanggaran ASN yang dilakukan kepala desa di Kecamatan Cisayong. Ketiga dugaan politik uang di Kecamatan Pancatengah dan keempat pelanggaran kampanye di luar jadwal.

“Pelanggaran kampanye di luar jadwal yakni memakai atribut partai di hari pemungutan suara terjadi di Kecamatan Leuwisari. Informasi detailnya, siapa yang melakukan keempat pelanggaran tersebut, nanti setelah kita klarifikasi kepada yang bersangkutan,” jelasnya.

Koordinator Divisi (Koordiv) Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Ahmad Azis Firdaus menambahkan, kasus dugaan pelanggaran pemilu yang sudah masuk ke penyidik Polres Tasikmalaya sudah ada tiga perkara, yakni pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh camat Jatiwaras, kemudian oleh kepala Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu dan terakhir oleh kepala Dinas Satpol-PP Kabupaten Tasikmalaya.

“Pelanggarannya seperti camat Jatiwaras dalam kegiatan panitia pemilihan desa atau kelurahan ada alat bukti audio suara terekam adanya ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon, kemudian kepala Desa Sukagalih juga sama ada ajakan memilih calon dan kepala Satpol-PP, memposting gambar nomor salah satu calon yang ada petunjuk untuk memilihnya,” ungkap dia. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.