Pilbup Tasik, Relawan WANI Minta Hentikan Perhitungan Suara

226
0
UNJUK RASA. Massa dari tim pemenangan Iwan-Iip berunjuk rasa di depan kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya, Senin (14/12). Mereka meminta agar pleno perhitungan suara dihentikan sementara. DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA

Ratusan massa pendukung serta relawan tim pemenangan Iwan-Iip (WANI) berunjuk rasa di depan kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya, Senin (14/12).

Juru Bicara Tim Pemenangan WANI, Iim Imanullah mengatakan dalam audiensi dengan KPU, Bawaslu, TNI/Polri dan Desk Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, tim pemenangan WANI meminta agar tahapan penghitungan suara atau pleno KPU dihentikan sementara.

“Atas nama masyarakat yang rindu dengan keadilan, dan demokrasi di Kabupaten Tasikmalaya berjalan dengan baik sesuai harapan, kami menuntut KPU dan Bawaslu menghentikan proses tahapan pleno tingkat kabupaten, yang akan dilaksanakan hari ini (15/12),” tegas dia kepada wartawan usai audiensi Senin (14/12).

Dia meminta tahapan pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten dihentikan sementara, demi keadilan yang belum dirasakan pasangan calon Iwan-Iip baik dari KPU dan Bawaslu.

“Sampai Bawaslu menindaklanjuti laporan-laporan dugaan kecurangan terutama oleh paslon nomor urut 2 atau petahana. Yang paling mencolok adalah mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan petahana, dengan bantuan sosial pandemi Covid-19, yang dilaksanakan di masa tenang,” papar dia.

Baca juga : Pilbup Tasik, Hasil Pleno Tingkat Kecamatan, Pasangan No 2 & 4 Beda 7.076 Suara

Karena, ungkap dia, di dalam aturan atau undang-undang, sudah jelas tertera bahwa petahana atau inkumben selama enam bulan sebelum ditetapkan sebagai bupati dilarang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan.

“Seperti mengeluarkan kebijakan program bantuan mengatasnamakan pemerintah daerah, mobilisasi ASN melalui sekda, kadis, kabid, camat dan kepala desa. Kami miris mencederai demokrasi dengan menghalalkan segala cara,” ungkap dia.

Dia mengungkapkan masyarakat banyak diintimidasi dan dibodohi dengan bantuan atau program pemerintah daerah yang diarahkan, bahwa bantuan tersebut berasal dari pasangan calon nomor urut 2 atau petahana.

“Pada intinya ketika tuntutan kami tidak didengar atau dipenuhi, akan melakukan proses yang sudah ada di undang-undang, yaitu proses hukum, sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kami memiliki bukti kuat yang A1, dan yakin perjuangan kami bisa terlaksana sesuai harapan,” tegas dia.

Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Jajang Jamaludin SAg mengatakan KPU tetap tidak bisa menghentikan pleno perhitungan suara.

“Karena pleno tingkat kabupaten ini sifatnya administratif dan prosedural tentunya. Artinya tidak bisa mengabaikan aturan perundang-undangan dan PKPU yang sudah dibuat, sesuai tahapan kami tetap harus melanjutkan proses pleno,” terang dia.

Karena, ungkap dia, semua proses tahapan pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan sudah selesai dan hari ini (15/12), KPU akan melaksanakan pleno tingkat kabupaten.

“Jadwalnya mulai tanggal 13-17 Desember, jadi kita masih ada kesempatan besok pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten. Pada tanggal 15,16 dan 17. Mudah-mudahan tidak lebih dari tanggal 17 Desember, kita rencanakan hari ini (15/12), jam 09.00 melaksanakan pleno,” papar dia.

Pada intinya, terang dia, proses rekapitulasi perhitungan suara tidak bisa berhenti, masalah unjuk rasa dan demo itu haknya masyarakat dan kepolisian dan TNI akan mengawal proses tahapan yang dilaksanakan KPU. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.