Pilbup Tasik, Tim WANI Kawal Pleno PPK, Laporkan Petahana ke Bawaslu

413
1
KOMPAK. Tim Pemenangan Iwan Saputra-Iip Miptahul Paoz (WANI) kompak mengawal pelaksanaan rapat pleno tingkat PPK se-Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (13/12). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA
Loading...

SINGAPARNA – Tim Pemenangan Iwan Saputra dan Iip Miptahul Paoz (WANI) terus mengawal jalannya proses pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK, Minggu (13/12).

Termasuk melaporkan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh petahana.

Sekretaris Tim Pemenangan WANI, Dedi Kurniawan mengatakan pihaknya akan terus mengawal proses penghitungan suara pada rapat pleno terbuka di tingkat kecamatan atau PPK. Pihaknya ikut merekap hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Iya semua kecamatan hasil penghitungan suaranya kita rekap dan sekarang data keseluruhannya masih divalidasi. Memang ada beberapa kecamatan yang hasil suaranya ada perubahan walaupun tidak signifikan, perbedaan Iwan-Iip dengan calon nomor urut dua,” ujarnya kepada Radar, Minggu (13/12).

Pada intinya, terang dia, Tim WANI belum bisa menyimpulkan siapa yang menjadi pemenang di Pilkada Tasik hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Karena masih divalidasi dan data belum masuk semua dari kecamatan, ada satu kecamatan lagi di Cipatujah.

loading...

Dia meminta KPU memampang hasil perhitungan suara di TPS atau C1 pleno selama satu minggu di kantor desa agar masyarakat atau publik termasuk saksi dan tim pemenangan bisa memastikan.

Baca juga : Pilbup Tasik, 38 Kecamatan Sudah Pleno, Cipatujah Belum Masuk

“Ini tidak dipampang, ketika sudah memasuki pleno di kecamatan, masyarakat tidak tahu harus mengakses kemana karena tidak di pampang, sehingga menjadi perdebatan dan muncul praduga,” kata dia.

Ketua Tim Pemenangan WANI, Ami Fahmi ST menambahkan, bahwa tim pemenangan WANI pun sudah mendatangi Bawaslu untuk melaporkan beberapa pelanggaran kewenangan yang dilakukan petahana.

Menurut Ami, laporan ke Bawaslu tersebut berupa pernyataan sikap Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Iwan-Iip dalam menyikapi berbagai kejadian yang berhubungan dengan proses pemungutan dan penghitungan suara di Pilkada Tasik.

Isi pernyataan sikap yang disampaikan ke Bawaslu, terang dia, pertama bahwa terdapat kekhawatiran terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berdampak kepada kondusivitas di Kabupaten Tasikmalaya.

Kedua, kata dia, bahwa hal tersebut diakibatkan karena adanya perbedaan hasil perhitungan sementara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya dan beberapa lembaga survei yang melakukan proses quick count.

Ketiga, bahwa setelah dilaksanakanya rapat pleno penghitungan suara di tingkat kecamatan atau PPK terjadi beberapa koreksi perolehan suara, sehingga menguatkan kecurigaan dalam hal ini patut diduga adanya kecurangan atau ketidakcermatan penyelenggara di tingkat TPS.

Keempat, bahwa terjadi berbagai pelanggaran adminisrtrasi maupun tindak pidana pemilu, baik berdasarkan laporan dan atau temuan pihak Bawaslu.

Kelima bahwa terdapat laporan dari pemantau pemilu FKMT yang mempersoalkan adanya penyalahgunaan wewenang calon bupati petahana dalam melaksanakan program sehingga terindikasi dapat menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon.

Keenam, bahwa terdapat kegiatan calon petahana yang patut diduga memanfaatkan program bantuan penanganan Covid-19 dengan membagikan bantuan jaring pengaman sosial yang dilaksanakan pada hari tenang 6-8 desember 2020.

“Kemudian ketujuh bahwa KPPS tidak mengumumkan perolehan hasil suara di TPS yang seharusnya diumumkan selama satu minggu sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Nomor 285/k.bawaslu-jb-18-pm.00.02/xii/2020 tanggal 10 desember,” ungkap Ami.

Jadi, tambah dia, berdasarkan hal tersebut pihaknya meminta Bawaslu mengambil langkah-langkah konkret dalam proses pengawasan seluruh tahapan pelaksanaan pilkada agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, pihaknya meminta kepada Bawaslu untuk secara terbuka memberikan informasi terhadap penanganan berbagai pelanggaran yang sedang ditangani.

“Termasuk meminta Bawaslu mengungkap terhadap adanya pengurangan dan atau penambahan suara,” katanya.

Kemudian, lanjut dia, Bawaslu diminta menindak tegas terhadap berbagai bentuk kelalaian dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara di setiap tingkatan.

“Bawaslu harus memberikan perhatian khusus terhadap laporan Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya (FKMT) tentang dugaan adanya penyalahgunaan wewenang calon petahana,” ujarnya.

“Kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di beberapa kecamatan atau beberapa desa atau beberapa TPS dan menunda rapat pleno KPU tentang rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat KPU, sebelum seluruh pelanggaran diproses oleh Bawaslu atau Gakkumdu,” ujarnya. (dik)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.