Wali Kota Ajak Dewan Selesaikan Target Perda

Pileg Jangan Jadi Penghambat

56

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

BANJAR – Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih mengajak pihak legislatif membuka diri dan bersama-sama dengan eksekutif menyelesaikan target 17 peraturan daerah (perda) yang telah dituangkan dalam program legislasi daerah (prolegda).

Menurut dia, penyelenggara pemerintah jika tidak ada sinkronisasi dan kerja sama yang baik maka akan menghambat proses pemerintahan. Salah satunya mandegnya pengesahan perda sendiri.

“Kita kan punya tugas dan peran masing-masing ya. Kalau bisa menyelesaikan tugas dengan baik berarti baik. Tidak ada alasan apapun kalau itu sudah merupakan kewajiban dari beliau beliau (anggota dewan, Red) ya harus diselesaikan. Walaupun sekarang menghadapi Pileg (Pemilihan Legislatif), pencalonan ya, ada persyaratan dan lain sebagainya tapi itu bukan alasan yang tepat untuk menunda capaian target pengesahan perda,” kata wali kota saat ditemui usai pengukuhuan anggota Paskibraka Kota Banjar tahun 2018 di Pendopo Rabu (15/8).

Namun Ade Uu menolak memberi tanggapan terkait ungkapan Ketua Bapemperda DPRD Kota Banjar H Mujamil yang menganggap eksekutif lambat mengusulkan raperda ke pihak DPRD.

“Saya tidak mau berbalas pantun. Gak elok ya. Kita bisa membantah, tapi itu bukan cara yang bagus. Kita berpikirnya untuk kepentingan masyarakat saja dulu. Ada permasalahan pasti ada solusinya. Saya sudah kasih solusi tapi gak tahu ya, namanya juga politik,” jawabnya.

Dalam wawancara sebelumnya, anggota HMI Kota Banjar Budi Nugraha melontarkan pandangan tentang indikasi gagalnya dua kali pelaksanaan rapat paripurna pasca Pilkada 2018.

Ia menilai buntut Pilkada begitu nampak ketika koalisi partai yang kalah dalam Pilkada enggan menghadiri rapat paripurna.

“Jadwal paripurna dua kali gagal dengan alasan dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum. Masyarakat sebetulnya tidak mau tahu, masyarakat tahunya anggota DPRD harus mampu melakukan kinerjanya selaku wakil rakyat. Dan harus mampu membuat aturan-aturan yang pro terhadap rakyat,” katanya.

Namun Wakil Ketua II DPRD Kota Banjar Herdiana Pamungkas membantah jika tidak kuorum diakibatkan dari dampak politik Pilkada 2018.

Ia beranggapan gagalnya jadwal paripurna beberapa waktu lalu karena petinggi beberapa partai tengah sibuk dengan urusan pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) ke KPU Kota Banjar. (cep)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.