Pilih Waktu Jelang Sahur

54
0
fin UMUMKAN. Ketua KPU RI Arief Budiman (tengah) pada Selasa (20/5) dini hari resmi mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilpres dan Pileg 2019.

JAKARTA – Tok tok tok! Suara palu sidang diketuk Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman, Selasa (21/5) dini hari. Itu sebagai pertanda penghitungan rekapitulasi nasional sudah selesai dan langsung diumumkan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

Waktu menunjukkan sekira 01.46 WIB. Saat Arief mengumumkan hasil keseluruhan. Hadir sejumlah saksi partai poltik, perwakilan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) 01, Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 dan saksi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang didominasi dari Provinsi Papua.

Hasilnya, pasangan petahana Jokowi-Amin unggul 55,50 persen atau mendapatkan suara 85.607.362 suara. Sedangkan pasangan Prabowo-Sandi mendapatkan 44,50 persen atau 68.650.239 suara.

Selain membacakan hasil pemilihan presiden, KPU juga mengumumkan hasil perolah suara partai.

Arief mengatakan setelah pengumuman tersebut, masih ada waktu tiga hari jika ada peserta pemilu yang keberatan dan ingin mengajukan peradilan ke Mahkamah Konstitusi. Jika tidak ada gugatan selama tiga hari ke depan, KPU bisa menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih.

“Biarkan MK yang menghitung. Karena sudah pagi, biarkan. Waktu tiga harinya MK yang menentukan. Kita tetap menunggu jika ada gugatan sampai dengan putusan MK. Jika sudah diputuskan, baru kita bisa melaksanakan penetapan,” ujar Arief.

Usai mengumumkan hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, para saksi yang ada dipersilakan menandantangani hasil pengumuman tersebut. Dari partai yang hadir, ada sejumlah partai yang tidak menandatangani pengumuman tersebut. PKS, Gerindra, PAN dan Berkarya bergeming dari kursinya. Perwakilan PKS yang hadir mengatakan jika pihaknya tidak ingin menandatangani hasil pengumuman tersebut.

Mengapa Pukul 01.46 WIB?

Usai pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Selasa (21/5) dini hari, beragam reaksi bermunculan. Mulai dari aksi massa di depan Gedung Bawaslu, sampai konferensi pers yang dilakukan calon presiden Prabowo Subianto. Intinya satu: Menolak hasil Pilpres 2019 dengan alasan kecurangan.

Penyelenggara pemilu tersebut memastikan pengumuman penetapan hasil perolehan suara tidak dilakukan secara terburu-buru. KPU memastikan hasil akhir rekapitulasi itu dilakukan secara terbuka dan transparan.

“Mengapa penetapan hasil pemilu dilakukan pukul 01.46 WIB dini hari? Ini bukan sesuatu yang sifatnya terburu-buru atau sesuatu yang dipaksakan. Hal tersebut adalah proses yang berjalan secara alamiah dan berjenjang,” kata Komisioner KPU Viryan Azid di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/5), kemarin.

Menurut Viryan, waktu berakhirnya rekapitulasi memang sangat bergantung proses yang dilakukan. Misalnya, rekapitulasi di tempat pemungutan suara, kecamatan, kabupaten dan kota, bisa selesai pada tengah malam, dini hari bahkan hingga menjelang pagi.

Selain itu, Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal pemilu menjelaskan bahwa rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara adalah suatu kesatuan. Dengan demikian, saat rekapitulasi nasional selesai pada 21 Mei 2019, KPU langsung menggelar rapat pleno.

Selain itu, lanjut Viryan, sidang pleno tentang rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional disaksikan secara terbuka dan dihadiri para saksi dari kedua pasangan calon. “Misalnya, rapat terakhir Provinsi Papua itu semua diberi kesempatan dan konsisten tidak ada yang ingin cepat-cepat selesai. Itu biasa saja mengalir. Karena sudah selesai, apa lagi yang mau ditunggu?” ucap Viryan.

Komisioner KPU lainya, Hasyim Asyari mengatakan pengumuman yang disampaikan KPU adalah penetapan hasil pemilu secara nasional berupa perolehan suara. Hasyim menyebutkan, pengumuman tersebut bukan pengumuman mengenai pemenang pemilu.

“Belum penetapan hasil pemilu berupa calon terpilih. Jadi, sekarang ini hasil pemilu masih berupa perolehan suara. Belum sampai penetapan calon terpilih pilpres,” jelas Hasyim. Menurutnya, sejak pengumuman hasil perolehan suara, kandidat yang tidak puas dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika ada gugatan, maka KPU tidak akan segera mengumumkan penetapan pasangan calon terpilih. Adapun, masa pengajuan gugatan adalah 3 hari sejak KPU mengumumkan hasil perolehan suara.

Sebelumnya, capres Prabowo Subianto menggelar konferensi pers terkait pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2019. Prabowo menyebut pengumuman KPU dilaksanakan secara senyap. Di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Mantan Danjen Kopassus itu mengatakan pihaknya tetap pada pendirian untuk tidak menerima penghitungan hasil pemilu. Menurutnya penghitungan tersebut dilakukan dengan cara curang.

“Terima kasih, izinkanlah saya atas nama pasangan calon presiden dan wakil presiden RI 02 dalam rangka Pemilu 2019 ini, membacakan statement yang kami susun untuk menanggapi pengumuman KPU dini hari tadi. Tadi pagi ya, sekitar jam 2 pagi. Senyap-senyap begitu. Di saat orang masih tidur atau belum tidur sama sekali,” ucap Prabowo.

Dia menegaskan sikap paslon 02 terkait penghitungan pemilu, tidak akan mengakui hasil pemilu yang berdasarkan penghitungan curang. “Seperti telah disampaikan pada pemaparan kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Sahid Jaya pada 14 Mei 2019 lalu, kami pihak pasangan calon 02 tidak akan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU selama penghitungan tersebut bersumber kecurangan,” tegas Prabowo.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meminta mengajak semua pihak menerima hasil Pemilu yang sudah diumumkan KPU. Dia mengajak untuk berlapang dada dan bersikap ksatria mengakui kekalahannya. “Karena dalam satu pertarungan pasti ada yang kalah dan menang,” tegas Wiranto di Media Center Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5).

Dengan selesainya perhitungan tersebut, masih memberi kesempatan kepada siapa pun peserta Pemilu yang merasa dirugikan untuk melapor ke MK. “Adanya rencana melakukan demo besar-besaran di Jakarta untuk mengepung KPU, Bawaslu, DPR dan Istana. Bahkan akan mendudukinya pada 22 Mei 2019. Ini adalah tindakan yang keliru. Tindakan seperti ini tidak akan didukung oleh masyarakat banyak. Selain itu, merupakan kejahatan serius yang mengancam kedaulatan negara. Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab dan akan mendapatkan hukuman berat,” papar Wiranto. (khf/fin/rh)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.