Pilkada 2020 Pakai E-Voting

16617
0
Arief Budiman

JAKARTA – Masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 diusulkan menjadi 71 hari dalam rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini sudah dikirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Atas kondisi ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta KPU dapat menerapkan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020.

Masa kampanye yang dipersingkat tersebut menanggapi kritikan Komisi II DPR RI terhadap usulan masa kampanye sepanjang 81 hari dalam rapat dengar pendapat (RDP) beberapa waktu lalu.

“Itu dari 81 hari menjadi kemarin seingat saya menjadi 71 hari karena tidak mungkin lagi dimampatkan,” tutur Ketua KPU RI Arief Budiman di Gedung Mahkamah Konstitusi, kemarin (17/7).

Menurut Arief, masa kampanye tidak dapat lagi dikurangi hingga kurang dari 70 hari karena dikhawatirkan mengganggu tahapan Pilkada Serentak 2020. Ia mencontohkan apabila terdapat calon kepala daerah yang tidak ditetapkan dan mengajukan sengketa, waktu yang diperlukan untuk sengketa tersebut dapat mencapai hingga 70 hari.

“Makanya kami tidak bisa juga mengurangi di bawah 70 hari, takut nanti sengketa itu putusannya melampaui hari pemungutan suara kan merepotkan,” kata Arief.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia berpendapat pasal tentang kampanye yang dimulai tiga hari setelah penetapan pasangan calon dalam Undang-Undang Pemilu semestinya diganti.

Ada pun pilkada serentak dijadwalkan digelar pada 23 September 2020 di 270 daerah seluruh Indonesia yang terdiri atas sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu menerapkan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Penggunaan teknologi dalam pemilu juga perlu dilakukan, seperti rekapitulasi penghitungan suara hingga rekrutmen anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan pengawas pemilu.

“Sistem e-voting atau e-recap perlu pemikiran KPU untuk dicoba diterapkan, serta hal teknis seperti rekrutmen anggota KPPS dan pengawas pemilu yang menjadi kewenangan partai politik,” kata Tjahjo dalam pesan singkat yang diterima Fajar Indonesi Network (FIN) tadi malam.

Tjahjo mengatakan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik pilkades, pilkada, pileg dan pilpres, telah menunjukkan keberhasilan yang ditandai dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suara.

Pemerintah dan pembuat kebijakan juga telah berperan dalam menyusun dan mewujudkan undang-undang pemilu yang komprehensif, guna mendukung proses demokrasi melalui pemilihan langsung.

“Dinamika politik, khususnya pasca-pilpres, juga telah menunjukkan proses kedewasaan politik masyarakat mengalami peningkatan,” tambah Tjahjo.

Untuk itu, penerapan teknologi lewat e-voting dan e-recap perlu diimplementasikan supaya proses demokrasi dapat berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemendagri dan DPR akan mendukung kesiapan KPU dalam menerapkan teknologi pemilu tersebut. (ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.