Pilkada Tasik, Petahana Terancam Sanksi Diskualifikasi

258
0
Khoerun Nasichin Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya

SINGAPARNA – Calon Bupati Tasikmalaya petahana H Ade Sugianto terancam sanksi pembatalan sebagai calon atau didiskualifikasi karena telah memenuhi unsur pelanggaran administrasi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang direkomendasikan Bawaslu ke KPU.

Dalam Undang-Undang tersebut tertera pada pasal 71 ayat 5 sanksinya jika melanggar akan dilakukan pembatalan calon atau dengan kata lain didiskualifikasi di Pilkada 2020.

Calon bupati petahana sendiri dianggap melanggar karena sudah mengeluarkan Surat Instruksi Bupati Nomor 6 Tahun 2020 terkait tanah wakaf atau SK wakaf pada 2 September 2020 dan Surat Edaran Bupati Nomor 42 Tahun 2020 pada 3 September 2020 sebelum masa pendaftaran calon ke KPU pada 4 September lalu.

Baca juga : Kota Tasik Ranking 20 Kasus Narkoba, Kapolres Minta Orang Tua..

Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin menegaskan, bahwa konstruksi secara hukum sudah jelas dalam rekomendasi Bawaslu yang telah memenuhi unsur atas dugaan pelanggaran administrasi calon petahana mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan sanksinya ada di pasal 71 ayat 5.

Menurut dia, sanksi pada pasal 71 ayat 5 tertera jelas bahwa bagi pelanggar undang-undang ini bisa dilakukan pembatalan calon atau dengan kata lain didiskualifikasi. Calon petahana yang diduga melanggar secara administrasi terancam sanksi ini.

“Ya termasuk pada PKPU Nomor 1 Tahun 2020 pada pasal 89, jadi salah satu persyaratan calon mendaftar ke KPU itu juga tidak boleh melanggar PKPU tersebut. Tapi kan tetap kewenangan untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu adalah KPU,” terang Khoerun kepada Radar, Jumat (1/1).

Dia menjelaskan, jika syarat salah satu calon tidak terpenuhi otomatis bisa digugurkan tidak lolos persyaratan mendaftar sebagai calon ke KPU.

“Nah yang menjadi pertanyaan juga harus dipertanyakan kepada KPU, apakah teliti atau tidak pada tahapan pilkada serentak ini. Tidak tahu atau seperti apa, kita berbaik sangka saja bahwa KPU tidak mengetahuinya atau apa,” ungkap dia.

Dia menambahkan, ketika ada pihak atau orang yang mengetahui dugaan pelanggaran tersebut, kemudian melaporkan, Bawaslu sebagai leading sektor atau yang mempunyai kewenangan harus menindaklanjuti laporan tersebut.

“Karena kajian terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi baik kepada undang-undang, PKPU atau Perbawaslu, Bawaslu mempunyai kewenangan untuk menindaklanjutinya,” jelas dia.

Terpisah, Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Ahmad Azis Firdaus menambahkan, tugas dan kewenangannya menindaklanjuti laporan calon nomor urut 4 Iwan-Iip sudah selesai.

“Selanjutnya hasil pleno pimpinan Bawaslu yang hasilnya memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi oleh calon petahana sudah diteruskan ke KPU. Tinggal KPU menindaklanjuti dengan meneliti dan mengkajinya, kewenangan selanjutnya ada di KPU,” tambah dia. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.