Pilkades di Ciamis Digelar Usai Pilkada Serentak 2020

233
0
RAKOR VIRTUAL. Bupati Ciamis Dr Herdiat Sunarya dan Wabup Yana D Putra saat mengikuti Rapat Koordinasi dengan Kemendagri secara virtual Kamis (12/11) di Aula Sekda Kabupaten Ciamis.

CIAMIS – Bupati Ciamis Dr Herdiat Sunarya mengikuti Rapat Koordinasi dengan Kemendagri terkait penyusunan perubahan kedua atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pertemuan melalui video conference itu dilaksanakan Kamis (12/11) di Aula Sekda Kabupaten Ciamis.

Rapat Koordinasi tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se- Indonesia melalui virtual.

Tito menyampaikan Revisi ke-2 Permendagri No 112 Tahun 2014 meliputi Pemilihan Kepala Desa sesuai protokol kesehatan dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Covid-19.

Dengan Permendagri tersebut ada beberapa peraturan yang berubah. Diantaranya berupa penambahan mengenai protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

“Mengingat di Tahun 2020 dan 2021 total desa yang akan melaksanakan pemilihan yaitu sebanyak 7.460 desa, tentunya ini akan melibatkan pergerakan massa yang cukup masif,” terang Mendagri saat vicon dalam keterangan tertulis.

Tito menambahkan, jika tetap melaksanakan pilkades di tengah Pandemi Covid-19 tanpa adanya regulasi khusus yang mengatur teknis pelaksanaannya, maka dapat menjadi potensi penularan Covid-19. Pihaknya tidak ingin kegiatan masif di desa dapat menjadi penularan.

“Oleh karena itu kita fokuskan pada pilkada terlebih dahulu. Setelah pilkada selesai baru kita dapat melaksanakan pilkades,” ujarnya.

Efek daripada perubahan aturan tersebut, kata Mendagri, tentunya akan berpengaruh terhadap anggaran yang diperlukan untuk pilkades serentak. Seperti untuk biaya penambahan alat perlindungan Covid-19 atau biaya pengawasan.

“Sesuai dengan aturannya, anggaran dibiayai oleh APBD tingkat 2, baik kabupaten atau kota dan dapat didukung dengan dana desa,” kata Mendagri menjelaskan.

Tito menginstruksikan agar para kepala daerah membentuk komite pengawas di tingkat kecamatan dengan melibatkan Forkopimcam. Tujuanya agar perangkat desa bisa memahami betul tata aturan pilkades serta dapat menciptakan desa yang sehat, mandiri dan aman dari Covid-19.

Baca juga : Hujan Deras dan Angin Kencang Hancurkan Puluhan Rumah di 3 Kecamatan Ciamis

“Kalau desanya kuat tidak ada konflik dan tidak ada media penularan, maka tentu tugas para Bupati, Wali Kota menjadi lebih mudah,” tambahnya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi A Halim Iskandar mengatakan penggunaan dana desa untuk perlindungan Covid-19 sangat diperbolehkan.

Karena itu tertuang dalam Undang-Undang No 2 tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

“Penggunaan dana desa pada dasarnya meliputi dua aspek, pertama dana desa harus dirasakan seluruh warga terutama golongan terbawah. Kedua, dana desa harus berdampak pada peningkatan ekonomi,” ujarnya. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.