Pilkades Serentak di Ciamis Digelar 19 Desember

107
0
USAI PIMPIN RAPAT. Bupati Ciamis H Herdiat Sunarya dan Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra usai memimpin rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Senin (16/11) di Aula Pemkab Ciamis.

CIAMIS – Pemkab Ciamis akan melaksanakan Pilkades Serentak untuk 143 desa pada 19 Desember 2020. Sebelumnya, pelaksanaan Pilkades Serentak 2020 ditunda karena menunggu selesainya Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

Bupati Ciamis Dr H Herdiat Sunarya dan Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra memimpin rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak, Senin (16/11) di Aula Pemkab Ciamis. Hadir dalam kesempatan itu, Kapolres Ciamis AKBP Dony Eka Putra SIK MH, para camat, panitia Pilkades dari 143 desa. Pertemuan tersebut dilaksanakan secara virtual.

Herdiat menyampaikan sebelumnya Pilkades Ciamis beberapa kali mengalami penundaan karena alasan pandemi Covid-19 dan Pilkada Serentak.

Namun, alhamdulillah setelah melakukan rapat virtual dengan Mendagri, Pemerintah Kabupaten Ciamis bisa melaksanakan Pilkades Serentak di 2020. Karena dari 416 kabupaten/kota, hanya 19 daerah yang bisa melaksanakan Pilkades Serentak di 2020, sedangkan sisanya pada 2021.

“Tetapi dalam pelaksanannya ada beberapa yang harus diperhatikan, terutama dalam protokol kesehatan, mengingat saat ini kasus Covid-19 di Ciamis terus mengalami penambahan signifikan,” papar Herdiat kepada wartawan usai acara di Pemda Ciamis.

Baca juga : Hujan Deras, Pasar Subuh Ciamis Banjir dan Pohon di Jalan Jenderal Sudirman Tumbang

Untuk melaksanakan Pilkades Serentak nanti, kata Bupati, harus dibentuk Komite Pengawas Tingkat Kabupaten dari unsur Muspida dan kecamatan dari unsur Muspika.

Tugas Komite Pengawas itu melakukan pengawasan protokol kesehatan saat pelaksanaan pencoblosan: semua yang berada di TPS harus memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Pemilih yang memiliki suhu tubuh lebih dari 37 derajat tidak boleh masuk lokasi pemilihan. Di lokasi pemilihan dilarang berkerumun. Pemilih harus membawa alat coblos masing-masing dan menyemprot lokasi dengan disinfektan sebelum dan sesudah kegiatan.

“Intinya pengawas harus mengawasi jalannya protokol kesehatan,” ujarnya.

Bupati meminta kepada para panitia Pilkades untuk memerhatikan data pemilih tambahan, karena sejak dua kali penundaan, pasti ada penambahan dan pengurangan data pemilih. Seperti usia saat pemilihan sudah 17 tahun, ada warga yang meninggal dunia dan lainnya.

“Jadi tidak ada tahapannya, karena sudah selesai dilaksanakan, jadi tinggal pemungutan suara saja atau nyoblos 19 Desember 2020, “ paparnya.

Kapolres Ciamis AKBP Dony Eka Putra SIK MH menjelaskan, untuk pengamanan Pilkades Serentak, Polres Ciamis akan dibantu oleh TNI. Petugas gabungan tersebut disebar ke kecamatan-kecamatan yang desanya menyelenggarakan Pilkades.

Saat ini satuan Polres Ciamis sedang fokus dan memastikan keamanan Pilkada Serentak di Kabupaten Pangandaran.
Pilkada Serentak Pangandaran akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, namun tahapan-tahapannya sudah dimulai.

Termasuk, penetapan hasil Pilkada Pangandaran pada 13-17 Desember. “Menjadi pertimbangan pengamanan dalam pelaksanaan Pilkades Serentak Ciamis nantinya, “ papa Kapolres.

Kapolres menyampaikan, agenda lain yang dihadapi Polres Ciamis yaitu Operasi Lilin dan pengamanan Tahun Baru pada yang dimulai 21-22 Desember.

Kenapa agenda-agenda Polres Ciamis disampaikan dalam rapat pembahasan Pilkades, kata Kapolres, karena agenda-agenfa tersebut harus menjadi pertimbangan bersama dalam menentukan waktu yang tepat dalam melaksanakan Pilkades Serentak tahun 2020. Dia berharap Pilkades Serentak bisa dilaksanakan sesuai perencanaan awal pada 19 Desember 2020.

“Tentunya kami akan melakukan pengamanan maksimal di Pilkades, baik di tingkat TPS atau kecamatan-kecamatan, semoga pelaksanaan lancar aman dan selalu menerapkan protokol kesehatan,” ujar Kapolres berharap.

Sebelumnya, Bupati Ciamis Dr Herdiat Sunarya mengikuti Rapat Koordinasi dengan Kemendagri terkait penyusunan perubahan kedua atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pertemuan melalui video conference itu dilaksanakan Kamis (12/11) di Aula Sekda Kabupaten Ciamis.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se- Indonesia melalui virtual.

Tito menyampaikan Revisi ke-2 Permendagri No 112 Tahun 2014 meliputi Pemilihan Kepala Desa sesuai protokol kesehatan dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Covid-19.

Dengan Permendagri tersebut ada beberapa peraturan yang berubah. Diantaranya berupa penambahan mengenai protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

“Mengingat di Tahun 2020 dan 2021 total desa yang akan melaksanakan pemilihan yaitu sebanyak 7.460 desa, tentunya ini akan melibatkan pergerakan masa yang cukup masif,” terang Mendagri saat vicon dalam keterangan tertulis.

Tito menambahkan, jika tetap melaksanakan pilkades di tengah Pandemi Covid-19 tanpa adanya regulasi khusus yang mengatur teknis pelaksanaannya, maka dapat menjadi potensi penularan Covid-19.

Pihaknya tidak ingin kegiatan masif di desa dapat menjadi penularan. “Oleh karena itu kita fokuskan pada pilkada terlebih dahulu. Setelah pilkada selesai baru kita dapat melaksanakan pilkades,” ujarnya.

Efek daripada perubahan aturan tersebut, kata Mendagri, tentunya akan berpengaruh terhadap anggaran yang diperlukan untuk pilkades serentak. Seperti untuk biaya penambahan alat perlindungan Covid-19 atau biaya pengawasan.

“Sesuai dengan aturannya, anggaran dibiayai oleh APBD tingkat 2, baik kabupaten atau kota dan dapat didukung dengan dana desa,” kata Mendagri menjelaskan. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.