CIAMIS – Forum Masyarakat Peduli Pilkades (FMPP) Kabupaten Ciamis meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak mengundur lagi pilkades serentak. Karena akan berdampak terhadap kondusivitas di masyarakat.
Ketua FMPP Kabupaten Ciamis Darsono mengatakan, dibutuhkannya anggaran tambahan untuk melanjutkan tahapan pilkades serentak sangat wajar.
Baca juga : Hewan Misterius Berkeliaran Bikin Geger Warga Benteng Ciamis
Karena penundaan yang dilakukan Kemendagri ketika tahapan pilkades tinggal melakukan pencoblosan atau pemungutan suara. Sehingga sangat wajar adanya kebutuhan tambahan anggaran untuk melaksanakan tahapan selanjutnya.
“Ya normal-normal saja ada penambahan anggaran, karena setiap proses pasti membutuhkan anggaran. Namun, yang kami harapkan ingin adanya kepastian soal jadwal lanjutan pilkades. Jangan sampai ketika sudah di depan mata ada pembatalan atau penundaan lagi,” ujarnya kepada Radar, Selasa (8/9).
“Kami ingin ketika nanti keluar SK bupati sudah benar-benar clear dari daerah sampai pemerintah pusat. Sehingga tidak ada lagi pembatalan yang merugikan masyarakat dan para kandidat calon kepala desa,” katanya, menambahkan.
Menurutnya, penundaan pilkades menjadi kerugian bagi calon. Baik dari sisi finansial atau waktu yang terus molor, untuk pengeluaran anggaran jelas membengkak dan bisa mencapai puluhan atau ratusan juta bagi setiap calon kepala desa.
“Memang ketika tahapan dilanjutkan hanya tinggal pencoblosan, tetapi waktu menunggu cukup lama, berbulan-bulan. Sehingga jelas akan ada pengeluaran lagi,” katanya, menjelaskan.
Baca juga : Rumah Tukang Bakso di Sidamulya Pamarican Ciamis Hangus Terbakar
Sekretaris Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Ciamis M Abdul Haris mengatakan, adanya penambahan anggaran sudah menjadi risiko.
Karena ada barang atau kegiatan yang sudah pengadaan tapi tidak terpakai. “Harusnya juga ada perhatian bagi calon yang sudah dirugikan moril dan materi,” katanya. (isr)
