Pimpinan DPRD Akan Kaji Aturan Pengambilan Alih Pengisian Wabup

37

SINGAPARNA – Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H Ruhimat mengaku belum mendapatkan informasi soal adanya rencana pengambilan alih pengisian jabatan wabup dari bupati. Pasalnya, belum ada komunikasi baik dari Komisi I atau para fraksi.

“Saya belum tahu informasinya. Saya juga akan mengkaji aturannya seperti apa sehingga muncul wacana pengambilan alih pengisian jabatan wabup dari bupati oleh DPRD. Tapi kalau memang ada aturannya sah-sah saja, karena memang sudah terlalu lama juga belum ada pengisian,” ujarnya saat dihubungi Radar, Minggu (23/6).

Kata dia, proses ini tidak bisa begitu saja dilaksanakan. Melainkan harus benar-benar mengacu kepada aturan, walaupun di daerah lain melaksanakan hal serupa. Karena, persoalan pemilihan wabup ini tidak bisa dilepaskan dengan kepentingan bupati yang akan bersamanya pada sisa periode ini.

“Jadi bagaimana pun mekanismenya, bupati harus tetap dilibatkan. Karena dia yang nantinya bersama dengan wabup, walaupun sah-sah saja dilaksanakan apabila sesuai dengan aturan,” katanya.

Apalagi, kata dia, bupati ini merupakan ketua DPC PDI Perjuangan yang juga partai pengusung Uu-Ade di Pilkada 2015. Sehingga, tetap usulan ke DPRD soal wabup kesepakatan bersama juga antara PDIP, PAN dan PKS. “Sehingga tetap harus melibatkan bupati,” terangnya.

Maka dari itu, kata dia, DPRD untuk saat ini akan menunggu dulu iktikad baik bupati dan partai pengusung dalam mengusulkan cawabup.

Diharapkan dalam waktu dekat ini, sudah ada kepastian soal pro­ses pengisian jabatan wakil bupati di sisa periode ini. Karena, melihat kondisi saat ini ba­nyak yang mengharapkan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memiliki figur wakil bupati.

Sebelumnya, beberapa fraksi di DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyatakan setuju apabila pengisian jabatan wabup diambil alih dewan, karena progres dari bupati dan partai pengusung tak kunjung ada.

Seperti yang dikatakan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Drs H Ending Sunaryo MSi mengatakan sangat sepakat sekali apabila proses pengisian wabup diambil alih oleh dewan. Karena mungkin sudah terlalu lama belum kunjung ada progres yang dilaksanakan oleh bupati.

“Kalau Golkar setuju-setuju saja, asal sesuai mekanisme dan aturan yang ada di DPRD. Rencana ambil alih pengisian wakil bupati ini sudah dibicarakan di dewan,” ungkapnya kepada Radar, Jumat (21/6).

Jelas dia, aturan pengambilan alih pengisian wabup oleh dewan sudah jelas tertuang dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasik­malaya. Sehingga, apabila ini benar-benar dilaksanakan tidak ada persoalan dari segi aturannya.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ferry Willyam ST mengatakan akan mendukung soal pengisian wabup diambil alih oleh dewan. Mengingat, sudah cukup lama tidak ada progres oleh partai pengusung dan bupati. Apalagi, kondisi kabupaten saat ini banyak persoalan yang harus segera dibenahi.

“Jadi saya sangat sepakat kalau belum kunjung ada progres, pengisian wabup harus diambil alih DPRD,” paparnya.

Lanjut dia, proses ini diambil oleh DPRD karena prosedur yang sudah ada belum kunjung dijalankan oleh bupati dalam pengisian wabup. “Selama aturan pengambil alihan pengisian wakil bupati ada di DPRD, kenapa tidak diambil alih,” terangnya.

Namun, kata dia, sebelum ada kesepakatan resmi soal pengisian wakil bupati, DPRD selalu terbuka menunggu bupati dan partai pengusung segera bisa mengisi jabatan wakil bupati dengan se­ce­patnya mengusulkan dua nama ke DPRD. Karena masih ada waktu apa­bila benar-benar serius dalam me­ngisi jabatan orang nomor dua di Kabupaten Tasikmalaya ini.

“Jadi, mekanisme dan prosedural yang normatif saat ini masih bisa dilak­sanakan sebetulnya, sebelum diambil alih DPRD,” katanya.(yfi/dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.