Kasus Dana Konsinyasi Pembebasan Lintar Kota Tasik Rp 2,7 M

Cecep Minta PKB tak Ikut Hak Angket, Wahid; Itu Hak Anggota DPRD Bukan DPC

429
0
Kawasan Jalur Lingkar Utara yang nembus ke jalan Mohammad Hatta Kota Tasikmalaya.
Loading...

CIHIDEUNG – DPC PKB Kota Tasikmalaya menyayangkan sikap para wakilnya yang duduk di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pasalnya, dua orang perwakilan mereka turut serta mengusulkan hak angket dalam menyikapi kasus dugaan penyimpangan dana konsinyasi pembebasan lahan Jalur Lingkar Utara (Lintar) senilai Rp 2,7 miliar yang tidak ada di rekening Pengadilan Negeri (PN) Tasikmalaya.

“Saya rasa dua anggota kami di DPRD perlu dipanggil untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi secara utuh terkait sikapnya ikut meng­usulkan hak angket,” ujar Ketua DPC PKB Kota Tasik­malaya H Cece Insan Ka­mil kepada wartawan, Kamis (17/5).

Seyogianya, kata Cece, anggota legislatif dari parpolnya memberi apresiasi dan keleluasaan terhadap lembaga hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tasikmalaya yang tengah menyelidiki kasus hilangnya dana ganti lahan Lingtar.

“Anggota PKB yang ada di DPRD itu, saya rasa tidak terlebih dahulu membuka ruang koordinasi dan komunikasi dengan DPC PKB dalam mengusulkan hak angket,” jelasnya.

Loading...

Politisi yang juga Pengurus Ponpes Riyadlul Ulum Wadda’wah Condong itu menyebut pentingnya komunikasi dengan DPC PKB supaya ke depan sikap atau tindakan para wakilnya di DPRD tidak merugikan institusi kepartaian.

Mengingat saat ini PKB merupakan salah satu koalisi partai di pemerintahan.

“Maka di awal Ramadan ini, kami harap semua menahan diri. Persoalan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket juga nampaknya harus dikaji ulang. Supaya tidak menjadi bumerang bagi partai,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gabungan Kebangkitan Bulan Bintang (KBB) Wahid mengaku sampai saat ini dua politisi PKB yang duduk di bangku legislatif RE Martadinata tetap teguh pada pendirian.

Yakni, mengusulkan hak angket supaya bergulir dan polemik proyek pembangunan Jalur Lingtar segera terang-benderang. “Kami dari PKB tetap mendukung usulan hak angket,” tegasnya.

Terkait pemanggilan yang bakal dilayangkan DPC PKB atas usulannya terhadap hak angket, Wahid mengaku belum ada komunikasi apa pun dari DPC.

Selain itu, hak angket merupakan hak anggota DPRD bukan merupakan hak DPC.

“Meski kita ketahui fraksi itu merupakan kepanjangan tangan parpol masing-masing. Tetapi hak angket itu melekat pada anggota DPRD bukan DPC,” terang dia.

Wahid mengatakan di Fraksi Gabungan KBB tampaknya akan terjadi pencabutan dari salah seorang politisi dari parpol lain.

Sebab, sudah muncul permohonan maaf di grup WhatsApp DPRD bahwa yang bersangkutan hendak mencabut tanda tangannya sebagai salah satu pengusul hak angket.

“Ada politisi dari Fraksi KBB yang mohon maaf mau cabut tanda tangannya sebagai pengusul. Ya hak angket itu kan hak pribadi masing-masing anggota. Tidak atas nama fraksi,” tandasnya.

(firgiawan/rto)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.