PKL Tamkot Minta Relokasi ke Tempat yang Strategis, Begini Kata Yusuf..

38
UNJUK RASA. Perkumpulan Pedagang Masyarakat Kota Tasikmalaya (Pekmatas) berunjuk rasa di Bale Kota, Rabu (13/2). Ujang Nandar/ Radar Tasikmalaya.

BUNGURSARI – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam Perkumpulan Pedagang Masyarakat Kota Tasikmalaya (Pekmatas) berunjuk rasa di Bale Kota, Rabu (13/2).

Mereka memprotes surat edaran tentang pembersihan PKL di wilayah Taman Kota (Tamkot), tepatnya di depan Masjid Agung Kota Tasikmalaya.

Koordinator aksi, Maman Surahman alias Hunter menyebutkan para PKL resah dengan adanya surat edaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya.

Surat tersebut berisi sterilisasi kegiatan usaha atau PKL di wilayah Tamkot. “Ini tindak lanjut dari beberapa kali audiensi yang tidak ada solusinya,” katanya kepada wartawan di Bale Kota, Rabu (13/2).

Menurut Maman, PKL dan pemerintah sudah beberapa kali duduk bersama membahas pembersihan taman kota dari kegiatan usaha. PKL pun minta solusi yang tepat atas konsekuensi kepindahan dari tamkot.

Para PKL kebingungan mencari tempat untuk berdagang karena tak ada yang lebih nyaman dan menguntungkan seperti Tamkot. “Kami meminta solusi harus kemana kalau memang di sana (Tamkot, red) tidak boleh berdagang,” ujar dia.

PKL lainnya, Marwan Muharom Ibudnu Hapidz menyebutkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum pada pasal 12 huruf (a) disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib tempat dan fasilitas umum, maka setiap orang atau badan dilarang menyimpan benda yang dapat mengganggu ketertiban umum pada tempat dan/atau fasilitas umum.

Bila mengacu ke pasal tersebut, kegiatan usaha pada PKL tidak bersifat permanen. Jam operasinya ada yang pagi sampai siang dan sore sampai malam. “Itu bergiliran ada sekitar 96 PKL yang tergabung, dan sistemnya buka tutup,” kata dia.

Marwan dan pedagang lainnya bertekad untuk tetap bertahan berjualan di Tamkot sebelum pemkot memberikan solusi.

Dia merasa terzalimi dengan surat edaran pemkot yang hanya dilayangkan ke PKL di Tamkot Saja. “Sementara PKL yang lainnya tidak diberikan surat edaran, seperti PKL Cihideung meski memadati jalan tidak ditertibkan,” papar dia.

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Tasikmalaya Kuswa Wardana menyatakan telah merumuskan permintaan pada PKL itu.

“Kami tampung aspirasi untuk disampaikan ke Wali Kota. Para pedagang meminta jangan ada surat selebaran yang meresahkan. Kemudian mereka meminta penataan,” katanya.

Wakil Wali Kota Tasikmalaya Drs H Muhammad Yusuf menjelaskan Tamkot harus steril dari kegiatan usaha seperti PKL.

Solusi relokasinya hanya ke wilayah Dadaha. “Sebetulnya odong-odong otopet itu tidak ada di taman kota,” tutur dia.

Menurut Yusuf, meski para pedagang tetap memaksa akan berjualan di taman kota, pemerintah akan tetap menertibkannya sesuai dengan Perda No 11 Tahun 2009.

“Namun harapan kami para PKL juga bisa mengerti, karena hanya Dadaha lah yang bisa digunakan berbagai aktivitas perdagangan dan otopet ini,” ujar dia.

Pemkot juga tidak akan membiarkan para pedagang mingguan berjualan di Tamkot. Jika membandel, pemerintah akan memfungsikan kembali kawasan paving block menjadi jalan.

“Agar mereka tidak berjualan, paving blok akan kami buka. Intinya tetap PKL ini tidak boleh berjualan,” kata Yusuf menegaskan. (ujg)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.