Bila Pemkot Tetap Menertibkan Tanpa Solusi Relokasi

PKL Tamkot Siapkan Skenario Aksi

78
0

CIHIDEUNG – Pedagang kaki lima (PKL) di kawasan batu andesit Taman Kota (Tamkot) tetap menolak penertiban bila pemerintah tidak menyediakan tempat baru. Mereka pun akan mempertahankan lapaknya dengan berbagai cara agar masih bisa berjualan dan melakukan aksi damai jilid II ke Bale Kota.

Ketua Perkumpulan Pedagang Masyarakat Kota Tasikmalaya (Pekmatas) menegaskan sebelum pemerintah memberikan solusi yang baik, pihaknya tidak akan meninggalkan Tamkot. “Tolong lah pemerintah kami berjualan di sini untuk mencari rezeki, untuk makan anak dan istri,” tutur pria yang terkenal dengan panggilan Maman Hunter itu kepada Radar, Senin (25/2).

Maman juga mempertanyakan sikap pemerintah yang membiarkan PKL di tempat lain. Padahal, statusnya sama dengan PKL di Tamkot. “Banyak PKL yang melanggar dan mengganggu dari segi ketertiban dan kenyamanan,” ujar dia.

Dia menghargai kebijakan Wali Kota Budi Budiman yang tetap akan menertibkan PKL Tamkot. Namun, wali kota diharapkan mempertimbangkan kebijakannya.

Bila pemkot tetap melaksanakan penertiban tanpa relokasi, pihaknya akan kembali melakukan aksi damai jilid II ke Bale Kota dengan massa yang lebih banyak dari sebelumnya. PKL ingin tetap berjualan di Tamkot untuk memenuhi kebutuhan keluarga. “Dan menyekolahkan anak-anak kami agar menjadi generasi penerus yang mempuyai pengetahuan,” tutur dia.

Sementara itu, mengenai draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang PKL, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tasikmalaya H Deden Mulyadi mengakui belum menerima draf raperda tersebut dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (KUMKM-Perindag). Adapun draf raperda yang akan diajukan ke DPRD yakni tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan tentang sistem pelayanan kesehatan di Kota Tasikmalaya. “Untuk Perda tentang PKL saya belum menerimanya,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Dinas KUMKM-Perindag Kota Tasikmalaya H M Firmansyah saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon terkait perkembangan penggodokan Raperda tentang PKL tidak merespons.

Pada wawancara sebelumnya, dia menerangkan, perda tersebut akan mengatur semua PKL yang ada di Kota Tasikmalaya termasuk di Taman Kota (Tamkot). “Saat ini draf perda ini sedang dikaji di Bagian Hukum Setda Kota Tasikmalaya untuk penyempurnaan,” katanya kepada Radar usai talk show Pos Ronda 99 di Studio Radar Tasikmalaya TV, Jumat (22/2) malam.

Hal-hal yang sedang ditelaah dalam draf perda itu yakni tentang mekanisme penataan PKL. Misalnya, tentang zonasi PKL. Ada zona merah yang berarti tidak boleh ada PKL sama sekali. Zona kuning berarti memungkinkan PKL berjualan. Zona hijau membolehkan ada PKL dengan penataan. “Perda ini target kami selesai tahun ini,” ujar dia. (ujg)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.