PKS Kabupaten Tasik Cari Fraksi Baru, Begini Kata Pimpinan DPRD..

152
0

SINGAPARNA – Perseteruan dan perbedaan persepsi soal tata tertib (tatib) antara PKS dan Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Tasikmalaya sepertinya berbuntut panjang.

Termasuk sinyal hengkangnya PKS dari Fraksi Gerindra dan pindah ke fraksi lain.

Sinyal tersebut pun sudah dikemukakan oleh DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya yang menyatakan bahwa sudah membuka peluang pindah fraksi ke partai yang saat ini berkoalisi di Pilkada 2020, seperti Golkar, PAN dan PKB.

Opsi perpindahan fraksi tersebut dilakukan oleh PKS ketika nanti sudah dipastikan pindah dari Fraksi Gerindra yang saat ini muncul masalah akibat dampak pergantian anggota AKD yang dirasa PKS dilakukan tanpa komunikasi dan sepihak tidak sesuai tata tertib (tatib).

Ketua DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya Dadi Supriadi mengatakan, sampai saat ini komunikasi dirasa sudah tidak berjalan baik dengan Gerindra termasuk di fraksi.

“Kita menunggu sikap DPRD, ketika tidak ada jalan keluar dan Fraksi Gerindra tetap mengambil keputusan pergantian AKD dan ada kebuntuan di internal fraksi, maka proses di DPRD yang ditunggu,” kata Dadi kepada Radar, Kamis (23/10).

Artinya, terang Dadi, ketika ada keputusan dari DPRD maka akan ada perubahan di struktur AKD, termasuk ada perubahan tatib, ketika ada keputusan dari Fraksi Gerindra dan tetap mengambil kebijakan seperti itu, PKS sudah siap keluar.

Baca juga : Usai Jumatan, 10 Pasangan Mesum Digerebek di Sejumlah Hotel di Mangkubumi Kota Tasik

“Kalau sudah tidak nyaman kita tinggal tunggu dan lihat, yang jelas jika nanti sudah pasti keluar Fraksi Gerindra, maka ada tiga opsi pindah fraksi, salah satu partai di antara tiga partai yang sekarang koalisi dengan PKS di Pilkada Tasik bisa dengan PKB, Golkar atau PAN.Salah satu di antara tiga partai saja,” ungkap dia.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Fraksi PKB H Ami Fahmi ST menjelaskan, persoalan yang terjadi di Fraksi Gerindra akibat pergantian AKD, pada intinya sudah difasilitasi oleh pimpinan dewan termasuk dengan menghadirkan bagian hukum dan pihak pengusul dan yang diusulkan.

“Kita serahkan penyelesainnya di internal Fraksi Gerindra itu sendiri, bagaimana keputusannya kita tunggu.
Baik kebijakan itu akan terus dilaksanakan atau nanti kemungkinan ada perubahan di fraksi,” terang Ami.

(dik).

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.