Plt Ketum PSSI Tersangka

12
Joko Driyono

JAKARTA – Satgas Antimafia Bola menetapkan Plt Ketua Umum PSSI, Joko Driyono sebagai tersangka kasus dugaan pengaturan skor. Pria yang akrab disapa Jokdri ini jadi tersangka kasus perusakan barang bukti pengaturan skor.

Joko dijerat dengan Pasal 363 KUHP dan atau Pasal 265 KUHP dan atau Pasal 233 KUHP. Pasal-pasal tersebut pada intinya mengenai tindakan pencurian dengan pemberatan atau perusakan barang bukti yang telah terpasang police line. “Ada perusakan barang bukti,” ujar Ketua Tim Satgas Antimafia Bola Kombes Argo Yuwono, Jumat (15/2).

Sebelumnya, Satgas Antimafia Bola Polri menggeledah apartemen Joko Driyono di Taman Rasuna, tower 9 lantai 18 unit 0918 C, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta. Pengeledahan dilakukan sejak Kamis (14/2) malam.

Kepala Biro Pe­nerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Pra­setyo mengatakan penggeledahan itu atas pengetahuan Jokdri.

“Pukul 22.03 WIB, tim bertemu dengan Saudara Jokdri di lokasi geledah dan mulai melakukan penggeledahan disaksikan oleh Jokdri dan pihak security. Pukul 23.30 WIB, tim melanjutkan penggeledahan pada kantor Joko Driyono,” jelasnya saat dikonfirmasi, Jumat (15/2).

Dari hasil penggeledahan, Satgas mengamankan beberapa barang dan dokumen. Diantaranya satu buah laptop, satu buah Ipad, dokumen-dokumen terkait pertandingan, buku tabungan dan kartu kredit.

Lalu, sejumlah uang tunai, empat buah bukti transfer, tiga buah handphone warna hitam, enam buah handphone, satu bundel dokumen PSSI, satu buku catatan warna hitam dan satu buku note kecil warna hitam. “Kemudian dua buah flash disk, satu bundel surat, dua lembar cek kwitansi, satu bundel dokumen, satu TAB warna hitam,” beber Dedi.

Sekadar informasi, Satgas Antimafia Bola Polri membongkar upaya pemindahan dokumen diduga terkait dengan kasus pengaturan skor. Mereka pun telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Mereka yang resmi dijadikan tersangka yakni Muhammad MM alias Dani, Musmuliadi alias Mus, serta Abdul Gofur. Mereka disangkakan dengan pasal 363 dan atau pasal 235 KUHP dan atau pasal 233 KUHP dan atau pasal 232 KUHP dan atau pasal 221 KUHP jo pasal 55 KUHP.

“Persangkaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau memasuki dengan cara membongkar, merusak atau menghancurkan barang bukti yang telah dipasang police line oleh penguasa umum yang terjadi di kantor Komdis PSSI,” ujar Dedi pada Sabtu (9/2) lalu. (fjr/fin)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.