PMII-FKIP Unsil Cari Solusi Kesejahteraan Honorer

43
0
DISKUSI PUBLIK. Pengurus PMII Rayon Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Komisariat Unsil Tasikmalaya foto bersama pemateri usai diskusi publik di Sekretariat PMII Unsil Perum Permata Regency, Kota Tasikmalaya Senin (18/1).
DISKUSI PUBLIK. Pengurus PMII Rayon Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Komisariat Unsil Tasikmalaya foto bersama pemateri usai diskusi publik di Sekretariat PMII Unsil Perum Permata Regency, Kota Tasikmalaya Senin (18/1).
Loading...

TASIK – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Komisariat Unsil Tasikmalaya menggelar diskusi publik di Sekretariat PMII Unsil Perum Permata Regency, Senin (18/1). Hal itu untuk menjawab problematika mengenai kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Diskusi tersebut menghadirkan pemateri Ketua DPD PGM Indonesia Kota Tasikmalaya Asep Rizal Asy’ari, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya H Mohammad Dani dan Kepala Bidang Pembinaan, Data, informasi dan Formasi BKPPD Kota Tasikmalaya Dimas Iskandar.

Ketua PMII Rayon FKIP Unsil Restu Wijaya Dimas mengatakan, diskusi ini untuk membedah kebijakan pemerintah tentang CPNS 2021 yang digantikan dengan PPPK. Menurutnya, jangan sampai karena kebijakan baru ini kesejahteraan guru honorer atau calon guru terabaikan.

“Berangkat dari keresahan kader, mereka menganggap profesi guru tidak agungkan lagi dengan dihapuskannya pengangkatan CPNS. Agar lebih jelas maka kita membuka diskusi publik ini agar mengerti apa sebenarnya kebijakan PPPK 2021 di Kota Tasikmalaya,” katanya kepada Radar, Senin (18/1).

Dari hasil diskusi ini, sambung Restu, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan ikut menjadi bagian dari audiensi bersama DPD PGM Indonesia Kota Tasikmalaya dengan DPRD.

loading...

“Kita ikut ke DPRD besok (19/1), agar paham kondisi nyata guru honorer di Kota Tasikmalaya. Setelah mengerti akan dikaji dan selanjutnya akan mengundang DPRD dan pemerintah untuk diskusi mencari jalan keluar yang pro guru honorer,” ujarnya.

Kalau tidak ada hasil, tegas Restu, pihaknya akan melakukan aksi untuk mendorong pemerintah dan stakeholder agar lebih pro terhadap guru honorer. “Utamanya perhatian dari pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan para guru honorer,” katanya.

Kepala Bidang Pembinaan, Data, informasi dan Formasi BKPPD Kota Tasikmalaya Dimas Iskandar dan Sekertaris Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya H Mohammad Dani mengapresiasi gerakan mahasiswa yang peduli dengan guru honorer. Utamanya dengan kebijakan pemerintah yang menghilangkan rekrutmen CPNS untuk formasi guru dengan digantikan oleh PPPK.

“Saya hadir pada diskusi ini untuk menjawab kekhawatiran mahasiswa akan kebijakan PPPK ini. Jadi untuk ke depannya memungkinkan ada proses pengangkatan guru CPNS lagi karena sesuai dengan peraturan sudah ada UU Nomor 5 tahun 2015,” ujarnya.

Selain itu, untuk mengkoordinir formasi guru PAI, pemerintah Kota Tasikmalaya sudah meng­usulkannya. Itu program yang berbeda dari Kemendikbud dengan pengangkatan 1 juta guru itu.

“Kita kekurangan cukup banyak guru PAI yang PNS. Karena tidak ada program dari Kemendikbud, kita sudah berinisiatif mengajukan sekitar 80 formasi, itu diambil dari guru PAI yang sudah masuk masa pensiun,” ujarnya.

Adapun mengenai rekrutmen PPPK, kata ia, itu sebagai solusi menyelesaikan keberadaan tenaga guru honorer di atas 35 tahun. “Kebijakan PPPK tahun ini solusi dalam memberikan kesejahteraan kepada guru-guru yang pengabdiannya lama atau usianya 35 tahun ke atas,” katanya.

Namun untuk kesejahteraan guru honorer di atas 35 tahun Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tahun ini telah mengusahakan agar mendapatkan bantuan. Hasilnya para guru honorer bisa mendapatkan tunjangan intensif Rp 200.000 perbulannya dari pemerintah Kota Tasikmalaya.

“Sekarang guru honorer akan mendapatkan pengakuan dengan mendapatkan tun­jangan bantuan Rp 200 ribu. Tapi untuk tahap sekarang masih membuat pemetaan keberpihakan masa kerja, seperti; 1-10 tahun, 20-30 tahun dan seterusnya,” ujarnya.

Ketua DPD PGM Indonesia Kota Tasikmalaya Asep Rizal Asy’ari menjelaskan, diskusi ini membantu menguatkan guru honorer madrasah agar mendapatkan keadilan. Karena mereka tidak masuk formasi PPPK dan CPNS.

“Berharap agar pemerintah tidak membedakan guru honorer dari Kemenag dan Dinas Pendidikan. Oleh karena itu kami meminta agar pemerintah memberikan jatah formasi untuk guru honorer madrasah pada CPNS 2021 atau PPPK,” katanya.

Ia pun terus memper­juangkannya, Itu karena 99 persen guru madrasah berstatus honorer. (riz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.