PNS Akan Diguyur THR Usai Pilpres

115
0
Foto-PNS-1

JAKARTA – Presiden Joko Widodo kembali harus menangkal isu-isu yang kerap menyerangnya. Kali ini, rumor Tunjangan Hari Raya (THR) dipercepat dikaitkan dengan bagian pencitraan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 27 April mendatang.

Jokowi menegaskan detail tentang peraturan pemerintah (PP) tentang THR maupun gaji ke-13, disampaikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Masyarakat pun diminta untuk bisa menyaring informasi dari sumber yang benar. Jika itu sesuai dengan aturan, maka jangan dikaitkan dengan politis.

“THR dipercepat? Kalau namanya THR itu apa sih? Tunjangan Hari Raya ya biasanya mendekati hari raya. Tanyakan (waktunya) pada Kemenkeu,” tegas Presiden Joko Widodo saat bertandangan di Gedung Laga Tangkas Cibinong, Jawa Barat, Jumat (22/2).

Lagi-lagi kewenangan itu ada di tangan Kemenkeu berdasarkan aturan yang lazim diterapkan. “Untuk pencairan, ya tanyakan Kemenkeu lah. Kan ada aturannya. Kalau namanya THR, Tunjangan Hari Raya, kalau Maret namanya tunjangan bulan Maret dong. Tunjangan Hari Raya ya mendekati hari raya. Tanyakan Kemenkeu lah. Saya belum tahu,” tambah Presiden lagi.

Terpisah, Kemenkeu memastikan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN yang diberikan lebih awal sebelum Pemilu 2019, tidak ada hubungannya dengan kepentingan Pilpres.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani mengatakan PP yang ditargetkan rampung sebelum dilaksanakannya Pilpres 17 April 2019 itu ditujukan untuk kepentingan di luar kontestasi politik.

“Mungkin perlu diperjelas, bahwa kebijakan tersebut tidak terkait dengan pilpres, karena kebijakan sudah diputuskan bersama pemerintah dengan DPR dan ditetapkan dalam UU APBN 2019,” ujarnya di Jakarta, Jumat (22/2).

Ia menambahkan jika PP tersebut bisa selesai lebih cepat akan lebih bagus, sehingga kebijakan tentang THR bisa diimplementasikan dengan cepat. “Penyelesaian PP lebih cepat akan lebih bagus untuk mempercepat implementasi kebijakan tersebut sesuai amanat UU APBN 2019,” katanya.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti menjelaskan sebelum proses pembayaran THR dan gaji ke-13 dilaksanakan, diperlukan dasar pembayaran yang dimulai dari penetapan PP yang diinisiasi oleh Kementerian PAN-RB dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Diperjelas dalam Nota Keuangan dan UU APBN TA 2019. Di dalamnya diamanatkan bahwa salah satu kebijakan dalam APBN TA 2019 adalah adanya pemberian THR dan Gaji Ke-13 bagi aparatur negara,” tegasnya.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengkritik kebijakan pemberian yang menyebutkan bahwa pemerintah akan mencairkan THR 2019 dan gaji ke-13 untuk PNS sebelum Pilpres 2019 yaitu 17 April 2019, padahal Hari Raya Idul Fitri masih pada 5-6 Juni 2019.

Dalam surat keterangan yang sempat beredar luas, peraturan pemerintah (PP) yang menyatakan pembayaran THR dan gaji ke-13 dilakukan sebelum Pilpres 2019. Surat itu ditujukan untuk Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) disebutkan, PP diharapkan ditetapkan sebelum pemilihan presiden.

Sementara itu, pemerintah pusat mengalokasikan belanja pegawai untuk pos belanja Kementerian/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 224,41 triliun. Kemudian, untuk belanja pegawai di pos belanja non-K/L sebesar Rp157,15 triliun. (ful/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.