PNS Paling Banyak Terlibat Korupsi

22

Hasil survei Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) paling tinggi dalam keterlibatan tindak pidana korupsi.

Totalnya, 101 PNS yang sudah disidik aparat penegak hukum. Urutan kedua, anggota dewan sebanyak 68 orang, dan posisi ketiga pihak swasta dengan 61 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Ya, kemarin (8/2) ICW membeberkan kajiannya terkait tren penindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu Kejaksaan Agung, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurun pada 2018.

Secara umum, tren penindakan kasus korupsi pada 2018 terendah dari segi jumlah kasus, yaitu 454 kasus dan jumlah tersangka 1.087 orang bila dibanding 2017 yang mencapai 1.298 kasus.

Pada 2018 nilai kerugian negara sebesar Rp 5,645 triliun juga menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 6,5 triliun.

Peneliti ICW Wana Alamsyah menjelaskan kajian ICW mengenai tren penindakan kasus korupsi 2018 dilakukan mulai 1 Januari-31 Desember 2018. Sedangkan nilai suap mencapai Rp 134,7 miliar, jumlah pungutan liar mencapai Rp 6,7 miliar dan jumlah pencucian uang Rp91 miliar.

“Dari 454 kasus korupsi yang disidik penegak hukum, 41 kasus adalah penetapan tersangka baru yang berasal dari pengembangan kasus dan 66 kasus lain dilakukan dengan motode operasi tangkap tangan (OTT),” tambah Wana.

Perkara yang paling banyak ditangani penegak hukum masih mengenai mark up pengadaan barang dan jasa sebanyak 76 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 541 miliar, selanjutnya penyalahgunaan anggaran 68 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 455 miliar, penggelapan 62 kasus senilai Rp 441 miliar dan modus lainnya.

“Kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara sangat besar, yaitu kasus perpanjangan fasilitas kredit oleh Bank Mandiri kepada PT Tirta Amarta Bottling dengan nilai kerugian negara sebesar Rp1,8 triliun yang ditangani oleh Jampidsus,” ungkap Wana.

Sementara untuk korporasi, ada delapan perusahan yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korporasi. Dari jumlah itu, tiga perkara dilakukan oleh KPK dan lima lainnya oleh Jampidsus.

Kejaksaan Agung adalah institusi penegak hukum yang menangani paling banyak perkara korupsi, yaitu 235 kasus dari 520 kantor di Indoensia dengan jumlah tersangka 489 orang dengan nilai kerugian negara Rp4,8 triliun, nilai suap Rp732 juta, nilai pungli Rp3,4 miliar dan tidak ada kasus pencucian uang.

Rata-rata kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung per bulan 20 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 20,5 miliar per kasus dengan delapan kasus di antaranya hasil dari OTT.

Sedangkan Polri menangani 162 kasus dari 535 kantor dengan 337 orang tersangka dengan nilai kerugian negara Rp 425 miliar, nilai suap Rp 906 juta, nilai pungli Rp 3,3 miliar dan tanpa pencucian uang.

Rata-rata kasus korupsi yang ditangani kepolisian per bulan 14 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 2,6 miliar dan melakukan OTT terhadap 30 kasus.

Baik Kejaksaan Agung maupun Kepolisian ada beberapa kantor yang diduga tidak menangani kasus korupsi. KPK pada 2018 menangani 57 kasus dengan 261 orang tersangka dengan kerugian negara Rp 385 miliar, nilai suap Rp 132 miliar dan pencucian uang Rp 91 miliar.

Rata-rata kasus korupsi yang ditangani KPK per bulan lima kasus dengan nilai kerugian negara Rp 6,6 miliar per kasus. KPK juga melakukan OTT sebanyak 28 kasus. Dengan demikian, kinerja penindakan korupsi yang dilakukan Kejaksaan dan Kepolisian menurun, sedangkan KPK menunjukkan kinerja terus meningkat sejak 2015. “KPK dan Kejaksaan juga baru mengenakan pasal pencucian uang terhadap tujuh kasus yang ditangani, sedangkan kepolisian belum menangani kasus dengan pasal pencucian uang,” ungkap Wana.

Kasus korupsi berkaitan dengan non pengadaan barang dan jasa lebih banyak dibanding dengan pengadaan barang, yaitu 240 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 4,6 triliun dan suap mencapai Rp88 miliar. “Contoh kasus korupsi non pengadaan adalah terkait pengurusan lahan, penerbitan izin dan lainnya. Sedangkan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa mencapai 214 kasus dengan nilai kerugian negara Rp973 miliar dan nilai suap Rp45 miliar,” bebernya.

Sementara itu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis data bahwa persepsi masyarakat atas tingkat korupsi di Indonesia mengalami penurunan sejak dua tahun lalu.

Peneliti Senior LSI Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa tahun 2018 masyarakat yang menilai kasus korupsi di Indonesia mengalami peningkatan tinggal 52 persen.

“Memang masih ada 52 persen masyarakat yang menilai kasus korupsi di Indonesia meningkat, tapi persepsi ini mengalami penurunan dari tahun 2016 yang masih di angka 70 persen, 55 persen di 2017,” ujar Burhanuddin.

Sementara menurutnya persepsi masyarakat yang menilai kasus korupsi di Indonesia mengalami penurunan, meningkat sejak tahun 2016 dari angka 11 persen, tahun 2017 13 persen, dan 21 persen pada 2018. Dan persepsi masyarakat yang menilai penanganan kasus korupsi tidak mengalami perubahan ada penurunan yaitu 32 persen pada tahun 2017 menjadi 24 persen saja pada 2018.

Burhanuddin menilai aksi dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan tindakan pencegahan lainnya berpengaruh kepada turunnya persepsi korupsi di Indonesia. “KPK dinilai sebagai lembaga yang paling banyak melakukan langkah pemberantasan korupsi yaitu 81 persen dan masyarakat menilai efektivitasnya mencapai 85 persen,” tegasnya. (ful/fin)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.