PNS Poligami, Harus Izin Bupati

66

PANGANDARAN – Seorang guru PNS di Kecamatan Padaherang diduga melakukan poligami tanpa izin dari Bupati Pangandaran.

Hal ini ditegaskan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran Soleh Suryadi mengatakan dugaan poligami yang dilakukan PNS tersebut masih dalam proses pembinaan. ”Bahkan kita sudah melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, sebanyak dua kali,” ungkapnya kepada Radar, Jumat (24/5).

Kemungkinan, pihaknya akan melakukan pemanggilan ketiga kalinya. “Di pemanggilan kedua, kepala sekolah guru tersebut juga mendampingi. Kami akan melakukan pemanggilan beberapa kali lagi, hingga semua bukti terkumpul,” ucapnya

Menurutnya, ada dugaan guru SMP tersebut menikah dengan guru SD yang berstatus honorer.”Ia katanya dengan guru lagi, tapi kami masih terus mendalami informasi tersebut,” ujarnya.

Selanjutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan BKPSDM untuk mengungkap dugaan poligami PNS itu. ”Apakah nantinya harus dijauthkan sanksi atau tidak, tergantung hasil pemeriksaan,” jelasnya.

Menurut Soleh, selain poligami kasus asusila yang menimpa guru di Pangandaran pernah terjadi beberapa waktu lalu. ”Ada yang diturunkan pangkat, ada juga yang diberhentikan karena kasus asusila,” tegas soleh

Kabid Mutasi dan Pengembangan Karir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran Ganjar Nugraha mengatakan setidaknya ada 12 syarat yang harus dipenuhi, jika seorang PNS hendak berpoligami. ”Salah satunya harus ada izin istri pertama dan izin bupati,” tegasnya. (den)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.