PNS yang Langgar Netralitas Saat Pilkada Tasik Terancam 6 Bulan Penjara

68
0
AKP Hario Prasetyo Seno Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya

MANGUNREJA – Penyidik Satreskrim Polres Tasikmalaya menangani tiga dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang menyeret camat, kepala desa dan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (6/1).

Ketiga perkara pelanggaran netralitas ASN tersebut sudah masuk ke ranah penyidikan kepolisian dan berkas pelaporannya naik ke penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya sesuai hasil pembahasan bersama rapat Sentra Gakkumdu antara Polres Tasikmalaya bersama Bawaslu dan kejaksaan.

Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Hario Prasetyo Seno mengatakan, ada tiga perkara penanganan kasus dugaan netralitas ASN yang sudah dilaporkan dan ditangani penyidik kepolisian.

“Yang sudah masuk ke kita itu ada tiga laporan polisi, yang disepakati oleh tiga lembaga yaitu dalam wadah Sentra Gakkumdu yakni Bawaslu, Polres Tasikmalaya dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya,” terang Hario kepada wartawan di Mako Polres Tasikmalaya.

Menurut dia, dari hasil pembahasan Sentra Gakkumdu disepakati ada tiga perkara yang layak atau secara alat bukti cukup untuk diteruskan ke penyidikan sehingga dibuatkan laporan polisinya di Polres Tasikmalaya.

Dia mengungkapkan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang masuk laporannya ke kepolisian yaitu pertama dilakukan oleh salah satu camat di Kabupaten Tasikmalaya, kedua kepala desa dan ketiga oleh salah satu unsur satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

”Semua terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN. Bahkan sudah ada beberapa kali pemanggilan saksi ahli dan untuk perkara dugaan pelanggaran netralitas ASN oleh camat yang sudah tahap satu kejaksaan dan tinggal menunggu penelitian pihak kejaksaan,” jelas dia.

Kemudian, lanjut dia, untuk penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN oleh kepala desa sudah pemberkasan dan dikomunikasikan dengan kejaksaan untuk penjadwalan terkait tahap satu penelitian kejaksaan.

”Dan yang ketiga kita sudah memeriksa salah satu kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, itu kita sudah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak lima orang. Dua saksi ahli dan hari ini kita akan gelar perkara,” jelas dia.

Gelar perkara ini, tambah dia, untuk menetapkan status, apakah hasil pemeriksaan penyidik Polres Tasikmalaya dan alat bukti cukup untuk menetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka atau tidak.

Dia menambahkan untuk ancaman pidana pelanggaran netralitas ASN ini berdasarkan pasal 1 ayat 188 Undang-Undang Pilkada dengan ancaman pidana penjara kurungan paling lama enam bulan paling sedikit satu bulan dan atau denda Rp 6 juta atau paling sedikit Rp 1 juta. Untuk sanksi kembali kepada pimpinan ASN yang bersangkutan.

Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin menjelaskan Bawaslu bersama Polres Tasikmalaya dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya sudah melaksanakan rapat Sentra Gakkumdu (SG) tahap ketiga.

Baca juga : DORR.. Polisi Tembak Penghuni Kontrakan di Bojong Kota Tasik

”Kita sudah melaksanakan SG 3 dan penyerahan berkas temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu kepala Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya dari Kepolisian ke Kejari Kabupaten Tasikmalaya di Kantor Bawaslu,” terang dia.

Menurut dia, kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh kepala desa ini di tahap penyelidikan penyidik kepolisian sudah selesai dan dalam prosesnya menghadirkan dua saksi yakni saksi ahli pidana dan ahli bahasa.

”Kenapa ada ahli bahasa karena kepala Desa Sukagalih ini pada saat penyampaian sambutannya tersebut menyampaikan ajakannya untuk memilih salah satu pasangan calon menggunakan bahasa Sunda, jadi ada penerjemah,” ungkap dia.

Jadi, terang dia, setelah selesai penyidikan di kepolisian dan masuk ke SG tahap ketiga lalu naik penyampaian berkasnya ke kejaksaan. Kemudian kejaksaan mempunyai waktu lima hari kerja untuk memeriksa berkas tersebut.

“Apakah menjadi P21 atau pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap atau menjadi P19 pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi,” kata dia.

Dia menambahkan, untuk perkara dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Kasat Pol-PP Iwan Ridwan masih dalam tahap penyidikan kepolisian. Pada intinya Bawaslu bersama kepolisian dan kejaksaan terus menindaklanjuti dugaan laporan dan temuan yang masuk.

”Baik dibawa ke ranah Sentra Gakkumdu, pleno tingkat pimpinan. Adapun yang sudah naik ke Sentra Gakkumdu ada tiga perkara pertama pelanggaran netralitas ASN oleh camat Jatiwaras, kedua kepala Satpol-PP dan kepala Desa Sukagalih, yang dua camat dan kades sudah naik ke kejaksaan, tinggal setelah lengkap nanti berkasnya menunggu jadwal sidang yang akan diajukan kejaksaan kepada pengadilan,” tambah dia.

Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Donny Roy Hardi SH menambahkan, bahwa kejaksaan sudah menerima dua berkas hasil penyidikan dari kepolisian terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN oleh camat dan kepala desa.

”Iya berkas penyidikan dari kepolisian atas dua dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut sudah ditangani kejaksaan. Dan akan diteliti dan diperiksa berkas dokumennya, baik nanti menjadi P21 atau P19,” terang dia. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.