Pokja Pencegahan Covid-19 di Pilkada Tasik Dibentuk

181
0
Dodi Juanda SIP Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya

SINGAPARNA – Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat koordinasi pembentukan kelompok kerja (Pokja) pencegahan Covid-19 pada pemilihan bupati/wakil bupati Tasikmalaya tahun 2020, Rabu (30/9).

Pembentukan Pokja tersebut menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Bawaslu RI Nomor 0577/K tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam setiap tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota Tahun 2020.

Baca juga : BNN Kota Tasikmalaya Serahkan Hadiah Pemenang dan Sertifikat Vlog Anti Narkoba

Dalam Pokja Pencegahan Covid-19 di Pilkada 2020 ini, masuk di dalamnya Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya, Bawaslu, KPU, TNI/Polri dan Satpol-PP termasuk unsur lainnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda SIP mengatakan, maksud dan tujuan surat edaran ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan penanganan pelanggaran bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota.

Termasuk, kata dia, jajarannya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang penanganan pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati/wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2020 di masa pandemi Covid-19.

Menurut dia, dalam rapat koordinasi ini dibahas pembentukan susunan dan unsur pokja yang masuk, termasuk wilayah kewenangan kerjanya terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan pilkada.

“Dibentuknya pokja ini supaya protokol kesehatan dilaksanakan dan dilakukan wajib oleh pasangan calon yang melaksanakan tahapan kampanye. Ada sanksinya terkait dengan pelanggaran tersebut,” ungkap Dodi kepada wartawan.

Adapun fungsi pokja ini, jelas dia, dalam penanganan pelanggaran protokol kesehatan di Pilkada Tasik misalnya dalam tahapan kampanye ada pasangan calon melanggar akan diberikan peringatan secara tertulis termasuk sanksi administrasi sesuai PKPU.

“Jadi fungsinya supaya pasangan calon harus mematuhi protokol kesehatan dalam setiap gerak langkah dia dalam rangka bertemu kampanye dengan masyarakat,” ujar dia.

Ketika ada peringatan tertulis, terang dia, tidak diindahkan oleh calon maka selanjutnya akan diproses dengan Undang-Undang atau PKPU yang diatur oleh KPU untuk memberikan sanksi administrasinya.

“Kami memberikan peringatan tertulis, ketika tidak diindahkan maka akan dilimpahkan kepada KPU agar ada sanksi administrasi,” tambah dia.

Koordinator Divisi (Koordiv) Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Divisi Organisasi dan SDM R Surya Setia menambahkan, pembentukan Pokja Pencegahan Covid-19 di Pilkada Tasik ini termasuk tugas dan penindakannya akan disosialisasikan.

“Baik kepada pasangan calon, tim sukses dan masyarakat luas,” tambah dia.

Sekda Kabupaten Tasikmalaya Mohamad Zen mengatakan, pemerintah daerah bersama KPU dan Bawaslu sudah membentuk kelompok kerja (pokja) penerapan protokol kesehatan di tahapan Pilkada Tasik.

Menurut dia, sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan harus ada pokja-nya, termasuk anggarannya pun sudah ditambah untuk penerapan protokol kesehatan.

“Jadi harus menjadi SOP dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Termasuk kita instruksikan tim gugus tugas kecamatan sampai ke desa untuk mengingatkan tim gerak cepat dan RT Siaga untuk mencatat pendatang atau orang Tasik dari luar daerah,” ujar dia.

Kasat Pol PP Kabupaten Tasikmalaya Iwan Ridwan menambahkan, soal pembentukan Pokja Pencegahan Covid-19 pada Pilkada Bupati/Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 dilaksanakan.

“Kita menindaklanjuti arahan dari hasil vicon dengan Mendagri, ada tiga peran yang harus diutamakan dan perlakuan khusus termasuk di kita yang melaksanakan Pilkada 2020,” ungkap dia.

Termasuk, ungkap dia, ada regulasi dari penyelenggara pemilu yakni Bawaslu yang ditujukan untuk menindaklanjuti sejauh mana protokol kesehatan dilaksanakan di even pilkada.

“Kita sudah bicarakan dengan Bawaslu, termasuk di dalamnya Polres Tasikmalaya dan KPU bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya jadi akan dibentuk pokja,” kata dia.

Baca juga : 1 Pegawai Positif, Kantor Disdik Kota Tasik Ditutup Sementara

Dalam teknisnya, tambah dia, Pokja Pencegahan Covid-19 ini akan dibagi empat sesuai jumlah pasangan calon di Pilkada Tasik. Keempat kelompok kerja ini akan menerapkan protokol kesehatan dan mengingatkan serta mengatur dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

“Seperti contoh jika ada pasangan calon atau tim saat kampanye berkerumun atau mengumpulkan massa bisa dibubarkan dan disanksi,” ungkap dia. (dik)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.