Polemik Pasien Covid-19 Saat Pilkades Serentak di Ciamis

42
0
Memang secara prinsip hak memilihya ada, tapi protokol kesehatannya yang menjadi pembatasnya bagi mereka (yang positif Covid-19, Red).” Ade Amran Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Ciamis
Loading...

CIAMIS – Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa (Pemumdes) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Ciamis Hendra Suhendra S.Sos menjelaskan, berdasarkan Perda No 7 tahun 2015 Pasal 43, pemungutan suara dilaksanakan di TPS. Jadi tidak ada istilah pemungutan suara di luar TPS.

“Jadi kalau mau di luar TPS, harus diubah dulu perdanya,” ujar Hendra saat dihubungi Radar, Selasa (15/12).

Apabila yang bersangkutan, karena sesuatu hal tidak bisa menghadiri undangan dan tidak hadir ke TPS, memang tidak ada sanksi karena itu merupakan menyangkut hak. Terlebih, undangan Pilkades bukan panggilan.

“Kalau yang bersangkutan ingin menyalurkan haknya, tentunya yang bersangkutan dengan petugas dari puskesmas menggunakan protokol kesehatan secara lengkap. Paling di akhir pemilih. Namun kalau ditanya ke petugas Covid-19 sesuai Undang-undang Kekarantinaan bahwa yang (positif) Covid-19 ini dilarang berkeliaran,” ujarnya menjelaskan.

Baca juga : Soal Hak Pilih Pasien Covid-19 di Ciamis dalam Pilkades, Membingungkan

Loading...

“Jadi kalau misalkan menyampaikan ke rumahnya dijemput, kalau dari sisi logika dari sisi pembicaraan mungkin bisa, tapi kalau dihubungkan dengan regulasi ada pihak-pihak yang komplain karena kekalahan dianggap kecurangan menyalahi aturan menjadi repot. Padahal kan di aturannya sudah jelas. Di perdanya seperti itu,” kata dia menambahkan.

Jika warga yang sakit itu memiliki ”penyakit biasa”, selama yang bersangkutan bisa jalan, maka yang bersangkutan itu bisa ke TPS dan melaksanakan hak pilih. Artinya menurut ketentuan bukan tidak bisa, namun menurut aturan pemungutan suara dilaksanakan di TPS. Itu menurut Perda No 7 tahun 2015.

“Namun apa yang disampaikan karena saya ini kan bawahan jadi harus ngobrol ke lebih atas biar enak. Ini hanya sebatas pengetahuan saja,” kata dia menjelaskan.

Dalam wawancara terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Ciamis Ade Amran menyampaikan, pasien Covid-19 atau yang Orang Tanpa Gejala (OTG) memang menurut protokol kesehatan tidak memilih.

“Memang secara prinsip hak memilihya ada, tapi protokol kesehatannya yang menjadi pembatasnya bagi mereka (yang positif Covid-19, Red),” ujarnya.

Ade menambahkan. Asumsinya, kata Ade, saat ini darurat protokol kesehatan. Jadi bisa diasumsikan seperti orang yang punya hak pilih, namun berada di luar daerah.

“Hampir bisa mirip seperti itu kalau diasumsikannya,” ujarnya. “Karena masa darurat Covid-19 jadi yang mengikatnya adalah aturan protokol kesehatan, bagi yang sakit biasa melindungi dirinya takut tertular, karena kondisinya sedang lemah,” kata dia menjelaskan.

Pihaknya sampaikan bahwa persoalan ini sudah kesepakatan bersama bahwa berdasarkan protokol kesehatan. Prinsipnya, kata Ade, pasien Covid-19 yang akan mencoblos memiliki banyak madorot, karena bisa memadorotkan yang lain. Warga yang sakit bukan Covid takut tertular, karena kondisinya lemah.

“Intinya sekarang ini tidak bisa jemput bola ke rumah, “ kata dia memaparkan.

Sementara itu, Bupati Ciamis Dr H Herdiat Sunarya, sebelumnya, memastikan pasien Covid-19 tetap mempunyai hak pilihnya di Pilkades Serentak 2020 pada 19 Desember.

Kata dia, panitia penyelenggara harus mencari teknis terbaik dalam proses pemungutan suara di tengah pandemi Covid-19. Termasuk menyiapkan segala sesuatunya untuk pemungutan suara bagi pasien Covid-19 supaya tidak ada penularan.

“Kami tegaskan pasien Covid-19 ini tidak hilang hak pilihnya,” ujarnya.

“Kami sarankan sebaiknya petugas jemput bola atau mendatangi lokasi pasien positif. Tapi harus melakukan protokol kesehatan ketat, sehingga tidak menimbulkan penularan,” tuturnya, menambahkan. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.