Polisi Dampingi Penyaluran PKH

125

KARANGPAWITAN – Mengantisipasi adanya kecurangan dalam menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menggandeng pihak kepolisian.

“Kami akan melibatkan pihak kepolisian untuk mendampingi penyalurannya. Untuk mencegah adanya oknum yang “bermain” (memotong dana PKH),” ujar Wakil Bupati Garut dr Helmi Budiman usai penandatanganan nota kesepahaman atau MoU di Mapolres Garut Jumat (11/1).

Menurut dia, pendampingan oleh pihak kepolisian dalam penyaluran program sosial karena anggaran yang digelontorkan pemerintah melalui Kementerian Sosial cukup besar. “Anggaran besar, jadi perlu pengawasan yang lebih intensif,” katanya.

Pengawasannya, kata dia, tidak hanya PKH. Tapi berlaku kepada seluruh bantuan sosial masyarakat, mulai dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), bantuan beras sejahtera (Rasta) hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Semuanya kita awasi dengan intensif, sehingga bisa tepat sasaran dan tidak ada pemotongan,” terangnya.

Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna siap mendampingi seluruh penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat tersebut.

“Kami siap mendampingi untuk menghindari penyimpangan agar bantuan tepat sasaran,” ujarnya.

Menurut dia, pendampingan penyaluran penting untuk memberikan rasa aman bagi warga, terlebih selama ini banyak laporan yang masuk akibat tidak tepatnya penyaluran sejumlah bantuan.

Selain mendampingi pencairan bantuan, kerja sama ini mencakup pertukaran data dan informasi, bantuan pengawasan dan pengamanan hingga penegakan hukum. “Nanti tim akan membentuk satgas khsusus untuk menindaklanjuti MoU ini,” paparnya. (yna)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.