Polres Bongkar Kasus Pungli Sertifikat Tanah

116
DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA GRATIFIKASI. Kapolres Tasikmalaya AKBP Dony Eka Putra SIK menunjukkan barang bukti uang hasil OTT kasus gratifikasi sertifikat tanah Kamis (20/12).

JAJARAN Satreskrim Polres Tasikmalaya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap AM dan YA terkait kasus gratifikasi sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di salah satu desa Kecamatan Singaparna tahun ini, Senin (17/12).

Kapolres Tasikmalaya AKBP Dony Eka Putra SIK menjelaskan OTT terhadap kedua tersangka berawal adanya informasi dari masyarakat. Bahwa ada pembayaran pendaftaran program PTSL yang dipungut sebesar Rp 400.000 per pendaftar.

“Dari informasi itu, kami langsung menerjunkan anggota untuk melakukan penyelidikan pada Senin (17/12) sekitar pukul 15.00. Kita meminta keterangan warga, setelah itu kedua tersangka AM dan YA tertangkap tangan melakukan pungutan liar (pungli) terhadap warga yang mendaftar PTSL,” ungkapnya.

Dalam OTT ini, kata dia, pihaknya mengamankan barang bukti uang Rp 48.650.000 hasil pungli pendaftaran warga pada program PTSL. AM adalah oknum kepala desa di Kecamatan Singaparna. Sedangkan YA koordinator (PTSL) di desa tersebut.

“Sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk biaya pendaftaran PTSL dan pengurusannya sebesar Rp 150.000. Namun, berdasarkan informasi di lapangan biaya yang dipungut lebih besar dari kesepakatan awal, Rp 400.000 per pendaftar. Sehingga masyarakat merasa keberatan,” terangnya.

Dalam kasus ini, lanjut dia, kemungkinan ada pelaku lain. Maka dari itu, pihaknya akan terus melakukan pengembangan hingga kasus ini benar-benar tuntas. “Kita temukan ada bukti yang mendukung tersangka lain. Jadi akan kami proses juga,” katanya.

Berdasarkan keterangan tersangka, tambah dia, sudah ada 800 warga yang mendaftar program PTSL. Namun masih banyak yang belum membayar, atau pembayarannya baru setengahnya.

Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Pribadi Atma SPd MH menjelaskan kedua pelaku dijerat pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara, denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tasikmalaya Panji Permana SH mengaku prihatin atas ditangkapnya oknum kades di wilayah Kecamatan Singaparna.

“Ya kita turut prihatin, segala program yang datang ke desa itu perlu hati-hati dalam melaksanakannya. Niat pemerintah desa baik untuk membantu masyarakat dalam pembuatan sertifikat tanah. Tapi itu pun harus ditunjang dengan juklak dan juknis yang jelas,” terangnya. (dik)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.