Polres Kota Banjar Selidiki Parkir Swasta

69
0
Iptu M Zulkarnaen Kasat Reskrim Polres Banjar
Iptu M Zulkarnaen Kasat Reskrim Polres Banjar
Loading...

BANJAR – Parkir khusus atau parkir swasta menjadi sorotan Unit Tipikor Polres Banjar. Pasalnya, penyelenggaraan parkir khusus itu tidak memberi kontribusinya terhadap pemerintah.

Kasat Reskrim Polres Banjar Iptu M Zulkarnaen SIK mengatakan tengah menyelidiki parkir khusus atau parkir swasta yang selama ini belum membayar pajak ke kas daerah. Sejumlah pihak terkait pun akan dimintai keterangan sekaligus mengumpulkan bukti-bukti dugaan pelanggaran dari penyelenggaran parkir tersebut.

“Kita mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak. Kita juga sedang mendalami dugaan ini sekaligus mencari bukti-buktinya. Prosesnya masih dalam penyelidikan. Kita akan memanggil sejumlah pihak yang terkait dengan penyelenggaraan parkir ini, kenapa sampai saat ini tidak ada pajak yang masuk ke pemerintah,” kata M Zulkarnaen di ruang kerjanya, Kamis (4/2/2021).

Ia menduga ada pihak yang mengatur sistem perparkiran khusus di Kota Banjar. Dari sisi kontraktual pemilik lahan dengan pihak pengelola parkir pun akan ikut didalami.

“Kita akan pastikan lagi kontraknya. Kontrak pemilik juga belum jelas. Kita jadwalkan juga pemeriksaan kepada pihak ketiga atau pengelolanya. Dugaannya tidak sesuai kesepakatan dan ada unsur pungutan liar karena tidak berdasar aturan juga,” kata dia.

loading...

Dinas yang membawahi perparkiran juga akan menjadi sorotan pihak kepolisian. Sebab, keberadaan pemerintah kota memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dasar aturan terkait penyelenggaraan parkir. Hal itu juga sebagai dasar pemungutan pajak.

Kepala Bidang Prasarana Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Banjar Heni Pamungkas mengatakan dasar aturan penyelenggaraan parkir berupa Perda sudah dibuat tahun 2019.

Sementara aturan turunan yang mengatur teknis penyelenggaraan parkir telah ada berupa Perwal yang diterbitkan tahun 2020.

“Dengan dasar itu, parkir swasta itu bisa menempuh izin. Kita sudah menyurati kepada RSUD Banjar, Mitra Idaman, Stasiun PT KAI, Yogya, Toserba Pajajaran, Toserba Baninza. Dalam surat imbauan itu, minta supaya pengelola parkir di tempat tersebut segera mengajukan izin ke dinas PTSP, Izin Pengelola Parkir,” katanya.

Baca juga : Lagi, Pasien Positif Covid-19 Warga Kota Banjar Meninggal

Sebelumnya diberitakan pajak daerah dari penyelenggaraan parkir khusus belum masuk ke pendapatan asli daerah (PAD). Faktor utamanya, pemilik lahan parkir belum mengantongi izin men­yeleng­garakan parkir kendaraan.

“Belum ada pemasukan dari pajak parkir. Bagaimana mau ditarik pajaknya kalau izin penyelengaraan parkirnya aja tidak ada, nanti masuk pungutan liar kalau tetap ditarik,” kata Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Banjar Fauzi Efendi.

Menurut dia, regulasi untuk penyelenggaraan parkir sudah dibuat. Pengusulnya adalah Dinas Perhubungan. Namun sejauh ini belum ada pajak yang masuk karena belum ada objek parkir khusus yang sudah berizin.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjar Sunarto mengatakan dari semua potensi parkir khusus, baru Yogya Depstore yang sudah menyampaikan permohonan izin penyelenggaraan parkir. RSUD Banjar baru konsultasi, begitu juga dengan RA Mitra Idaman dan PT KAI.

“Sejauh ini belum ada izin yang kita keluarkan untuk penyelenggaraan parkir khusus, karena regulasinya juga baru ada. Kewenangan kita mengeluarkan izin jika semua persyaratan pemohon sudah lengkap berikut syarat dan rekomendasinya dari dinas terkait,” kata dia. (cep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.