Pondok Pesantren Bahasa Hukum PKL

103
0
MEMBAHAS. Kiai dan santri saat membahas hukum PKL dalam bahtsul masail di Pondok Pesantren Manba’ul Huda Kota Tasikmalaya, Jumat (22/11). UJANG NANDAR / RADAR TASIKMALAYA

MANGKUBUMI – Pondok Pesantren Manba’ul Huda Kota Tasikmalaya di Kampung Pendey Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi melaksanakan bahtsul masail dalam rangka haul ke-2 KH Ishak Noor, pendiri ponpes tersebut, Jumat (22/11). Dalam kesempatan itu ada beberapa agenda yang dilaksanakan, salah satunya membahas tentang hukum pedagang kaki lima (PKL).

Pondok Pesantren Manba’ul Huda Kota Tasikmalaya, KH Danial Hilmi menyatakan, bahtsul masail ini membahas tentang problematika yang saat ini terjadi di kalangan masyarakat. Tentunya menurut persepsi kiai dan santri. “Tentu untuk landasannya sendiri dari Alquran, hadis, kitab kuning dan taurat,” katanya kepada Radar di sela-sela acara, Jumat (22/11).

Pembahasan bahtsul masail tentang hukum PKL diambil karena masih belum tertibnya PKL di Kota Tasikmalaya. “Itu landasan kami mengapa dalam bahtsul masail kali ini mengambil tema tentang hukum PKL,” tutur dia.

Menurut dia, rumusan-rumusan penertiban permasalahan PKL di Kota Tasikmalaya sangat dibutuhkan. “PKL ini permasalahan yang belum ada solusinya,” ujar dia.

Dengan itu, kiai dan santri memiliki keinginan ikut berperan dalam penertiban PKL melalui bahtsul masail dalam haul ke-2 KH Ishak Noor, pendiri Pondok Pesantren Manba’ul Huda. “Kami sebagai santri dan para kiai ingin ikut serta andil dalam memberikan sumbangsih terkait permasalahan PKL yang saat ini menjadi salah satu masalah di Kota Tasikmalaya ini,” kata Daniel.

Hasil dari rumusan dalam bahtsul masail akan diserahkan kepada pemerintah kota untuk menjadi formula dalam penertiban PKL di Kota Tasikmalaya. “Silakan saja nanti realisasikan oleh pemerintah, kami memberikan formula hasil pembahasan dalam bahtsul masail ini,” ujar dia.

Loading...

Sementara itu, Ketua Syuriah PCNU Kota Tasikmalaya KH Aban Bunyamin menyatakan, pembahasan PKL pada bahtsul masail ini sudah seharusnya dilaksanakan oleh para kiai dan santri. Bahkan, harus ada pengkajian apakah PKL itu cocok dengan ajaran atau tidak dengan dilihat dari kitab-kitabnya. “Kalau memang tidak sesuai dengan aturan-aturan kitab harusnya tidak bisa melawan,” kata dia.

Abun berharap melalui pembahasan PKL ini bisa muncul solusi yang baik dalam penertiban PKL di Kota Tasikmalaya. “Hasilnya pun akan kami serahkan kepada pemerintah kota, silakan saja nanti bisa dikaji oleh MUI. Mudah-mudahan hasil kajian kami ini bisa direalisasikan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya,” tuturnya. (ujg)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.