PP Pengurangan Pajak Vokasi Diterbitkan

13

JAKARTA – Akhirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. PP tersebut berisi penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan.

Dengan demikian, regulasi tersebut mendorong pemberian insentif pengurangan pajak super atau superduction tax bagi pelaku usaha pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi.

Setelah PP tersebut diterbitkan, selanjutnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengeluarkan aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada Minggu depan.

“PP ini untuk memberikan insentif perpajakan biaya yang mereka keluarkan untuk membiayai research, maupun vokasi. Ya bisa mengurangi pajak hingga 200 bahkan 300 persen,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Jakarta Selasa (9/7).

Terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah menilai kebijakan tersebut sangat baik guna mendorong kegiatan vokasi dan riset di dalam negeri. Namun kata, dia dampaknya akan mengurangi penerimaan pajak negara.

“Mungkin yang perlu disoroti adalah bagaimana pemerintah bersiap atas dampak dari kebijakan ini. Kebijakan ini tentunya akan mengurangi penerimaan pajak yang kemudian bisa berpotensi menambah defisit APBN,” kata Pieter.

Menurut Pieter, seharusnya tidak masalah karena memang ruang defisit itu masih ada. Menurut Pieter, atas kebijakan tersebut akan ada yang dikorbankan.

“Tidak mungkin mencapai semuanya. Kalau memang mau memberikan insentif pajak, harus siap juga dengan defisit yang lebih lebar,” katanya. (din/fin)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.